Sebelumnya, Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kota Cirebon, Prof Dr Adang Djumhur Salikin MAg, mengaku tidak mengetahui keputusan penghentian BRT. Hingga kebijakan itu diumumkan ke publik, tidak pernah ada rapat Forum Lalu Lintas yang secara khusus membahas penutupan layanan BRT. Padahal, forum tersebut merupakan ruang koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan transportasi kota. “Sejauh yang saya tahu, tidak ada rapat forum lalu lintas soal pemutusan BRT,” kata Adang kepada Radar Cirebon, Kamis (1/1/2026).
Forum bersama Dinas Perhubungan Kota Cirebon terakhir justru membahas isu lain yang tak kalah krusial, yakni penyediaan angkutan sekolah. Topik itu mengemuka sebagai respons atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang pelajar yang belum memiliki SIM membawa sepeda motor ke sekolah.
Dalam rapat tersebut, kata Adang, pemerintah didorong untuk menyediakan angkutan resmi –minimal angkot, maksimal bus– yang mengangkut siswa dari titik kumpul menuju sekolah dan sebaliknya. Ketika informasi penutupan BRT muncul, Adang mengaku terkejut. Namun secara realistis, ia memahami alasan pemerintah daerah. “Kalau ditutup karena anggaran terbatas dan pemanfaatan masyarakat belum optimal, itu bisa dimaklumi. Dari sisi efisiensi memang belum efisien,” ujarnya.
Baca Juga:Walikota dan Ratusan ASN akan Pindah dari Gedung Setda ke Grage Mall CitySawit Gaib di Cigobang Dicabut Lebih dari 300 Batang dengan Usia Sekitar 4 Bulan
Namun ia menegaskan, pemakluman itu tidak berarti kebijakan tersebut bebas dari kritik. Menurut Adang, transportasi publik tidak bisa disamakan dengan usaha komersial. Negara, kata dia, hadir bukan untuk mencari laba dari warganya, melainkan memenuhi kebutuhan dasar. “Ini kan bentuk kesejahteraan. Bagaimana pemerintah memfasilitasi mobilitas warganya,” katanya.Ia mencontohkan, dalam kondisi tertentu pemerintah mungkin belum mampu memberikan beasiswa pendidikan secara luas. Namun ada bentuk bantuan lain yang dampaknya langsung dirasakan, yakni transportasi murah dan mudah diakses.
Dalam konteks inilah, keberadaan BRT seharusnya dipertahankan dengan pendekatan berbeda, bukan dihentikan. “Fasilitasi seperti ini justru menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Salah satu alternatif yang dinilai paling realistis adalah mengintegrasikan BRT dengan program bus sekolah. Gagasan ini dinilai sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menekankan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas bagi pelajar.