Sayang Sekali Nasib BRT: Dari Angkutan Masal jadi Aset Nganggur

BRT dari Angkutan Masal jadi Aset Nganggur
BERHENTI BEROPERASI: Unit BRT terparkir di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cirebon di Jalan Kalijaga, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Selasa (6/1/2026). BRT ini secara resmi berhenti beroperasi per 1 Januari 2026. Foto: Seno Dwi Priyanto/Radar Cirebon
0 Komentar

Dengan konsep bus sekolah, armada BRT dapat difungsikan secara lebih terarah: mengangkut pelajar dari titik kumpul ke sekolah dan sebaliknya, pada jam-jam tertentu. Skema ini membuat bus tetap beroperasi, manfaatnya jelas, dan tingkat keterisian lebih terjamin.

Persoalan anggaran yang selama ini menjadi alasan utama penghentian BRT dinilai bukan tanpa solusi. Menurut Adang, pembiayaan bus sekolah bisa berasal dari dua sumber.

Pertama, APBD Kota Cirebon sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Kedua, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan siswa. “APBD dan sekolah itu sendiri. Bisa dikombinasikan,” katanya.

Baca Juga:Walikota dan Ratusan ASN akan Pindah dari Gedung Setda ke Grage Mall CitySawit Gaib di Cigobang Dicabut Lebih dari 300 Batang dengan Usia Sekitar 4 Bulan

Dengan skema tersebut, beban subsidi tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Sekolah pun memiliki peran aktif dalam menjamin keselamatan dan mobilitas siswanya. Lebih jauh, Adang menilai keberadaan bus sekolah bukan hanya soal transportasi, melainkan juga solusi atas sejumlah persoalan perkotaan yang selama ini muncul.

Larangan membawa motor ke sekolah, tanpa diimbangi transportasi publik yang memadai, berpotensi memunculkan masalah baru. Mulai dari parkir liar, penggunaan badan jalan dan trotoar, hingga munculnya kantong parkir tidak resmi di sekitar sekolah. Belum lagi persoalan kemacetan di jam masuk dan pulang sekolah, serta risiko keselamatan pelajar. “Bus sekolah itu bisa mengurangi kemacetan, mengurangi anak sekolah yang tidak ber-SIM, bahkan menekan potensi geng motor,” ujarnya.

Satu kebijakan transportasi, jika dirancang dengan tepat, kata Adang, bisa berdampak luas pada ketertiban lalu lintas, keamanan, hingga wajah kota. Selain soal skema dan anggaran, Adang juga menyoroti minimnya sosialisasi BRT sejak awal beroperasi. Pemerintah dinilai belum benar-benar menyentuh basis masyarakat.

Ia mengaku pernah menyarankan agar pengurus RT dan RW dilibatkan secara aktif. Mereka diajak mencoba langsung BRT berkeliling Kota Cirebon, lalu menyampaikan pengalaman itu kepada warga di wilayahnya masing-masing. “Harapannya, RT bisa menginformasikan kepada warganya agar mau memanfaatkan BRT,” pungkas Adang. (ade)

0 Komentar