RADARCIREBON.ID -Persoalan data kemiskinan kembali disorot anggota DPRD Kabupaten Cirebon Heriyanto ST.
Sebab, tidak sedikit warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang tiba-tiba nonaktif. Padahal sebelumnya dapat digunakan.
“Keluhan ini kerap disampaikan langsung masyarakat dengan datang langsung ke rumah,” ujar Heriyanto kepada Radar Cirebon, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:FEB UGJ Cirebon Jadi Tujuan Belajar Mahasiswa FilipinaLelang Dini Pembangunan 2026 Tuntas, 27 Paket Bina Marga Cirebon Siap Dikerjakan
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, persoalan ini merupakan aspirasi mendasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
“Banyak warga datang dan bertanya, kenapa BPJS yang tadinya aktif sekarang jadi tidak aktif. Informasi yang kami terima dari teman-teman Komisi IV, salah satu penyebabnya karena persoalan desil,” terangnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Heriyanto, desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah. Dalam skema tersebut, penerima bantuan berada pada kelompok desil satu hingga desil lima.
Namun, ia mempertanyakan keabsahan dan validitas data yang digunakan pemerintah daerah.
“Pertanyaannya, apakah data desil satu sampai lima itu benar-benar valid? Di lapangan masih banyak masyarakat yang jelas-jelas tidak mampu, tapi justru tidak masuk dalam desil penerima bantuan,” tegasnya.
Heriyanto mendorong dinas terkait agar tidak hanya menerima laporan administratif, melainkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.
Bahkan, menurutnya, cukup mengambil sampel satu desa atau kelurahan saja untuk membuktikan keseriusan perbaikan data.
Baca Juga:Empat Periode, Jalan Tetap Rusak Warga Cirebon Soroti Peran Anggota DewanDongkrak PAD, Komisi II DPRD Cirebon Dorong Optimalisasi Pajak Daerah
Ia juga menyoroti kecemburuan sosial di masyarakat, dimana warga menilai penerima bantuan justru berasal dari kelompok yang dinilai mampu, sementara yang benar-benar miskin justru terlewatkan.
“Apalagi sekarang muncul informasi sekitar 160 ribu warga BPJS-nya nonaktif, sementara datanya sendiri masih amburadul,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan turun langsung ke masyarakat, agar kebijakan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak terus memicu polemik di tengah warga.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos menyampaikan hal serupa.
Menurutnya, dari obrolan kecil dengan dinas teknis, BPJS kesehatan yang dinonaktifkan jumlahnya sangat banyak. Namun, belum dapat dipastikan jumlahnya.