RADARCIREBON.ID- Penghentian operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon per 1 Januari 2026 menuai kritik. Di satu sisi, DPRD Kota Cirebon justru menilai langkah itu tepat karena BRT tak efektif dan membebani anggaran daerah.
Pemerhati transportasi dan lalu lintas, Ade S Danu mengatakan Cirebon mengawali 2026 dengan “kehilangan besar” setelah layanan BRT yang telah beroperasi sekitar empat tahun terakhir resmi dihentikan.
Menurutnya, BRT sejatinya merupakan simbol kehadiran negara dalam menyediakan angkutan masal yang terjangkau, aman, dan nyaman. “Keputusan ini (penghentian operasional BRT Trans Cirebon) bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tapi menyangkut krisis aksesibilitas yang menghantam masyarakat kecil,” ujar Ade, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:Alumni SMAN 1 Kombes Pol Imara Utama Pimpin Polresta CirebonAncaman Banjir! Warga di Kecamatan Mundu Khawatir, Tanggul Butuh Perbaikan
Ia menilai, alasan klasik seperti keterbatasan anggaran dan klaim sepinya penumpang tidak bisa dijadikan dasar untuk menutup layanan publik. Menurutnya, transportasi masal bukan entitas bisnis yang harus selalu untung secara finansial, melainkan memiliki keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang, seperti mengurangi kemacetan, polusi, dan mendorong keadilan sosial.
Ade juga menilai rendahnya minat masyarakat menggunakan BRT bukan semata karena tidak dibutuhkan, melainkan akibat sistem yang belum matang. Mulai dari rute yang tidak menyentuh permukiman padat, jadwal kedatangan yang tidak pasti, hingga minimnya transportasi pengumpan (feeder). “Kalau sistemnya belum matang, lalu menyalahkan masyarakat karena tidak menggunakan, itu keliru,” tegasnya.
Menurut Ade, di tengah kondisi ekonomi yang makin menantang, biaya transportasi menjadi salah satu pengeluaran terbesar masyarakat setelah pangan, terutama bagi buruh, pekerja sektor informal, dan guru honorer. Hilangnya BRT, kata dia, memaksa warga kembali bergantung pada angkot atau transportasi online yang biayanya jauh lebih mahal, terutama saat jam sibuk.
Dampak paling berat, lanjut Ade, akan dirasakan oleh pelajar dari keluarga kurang mampu, buruh, dan pedagang kecil. Tanpa BRT, biaya transportasi ke sekolah, tempat kerja, dan pasar akan meningkat, bahkan berisiko memicu anak putus sekolah serta menekan ekonomi rakyat kecil. “Mobilitas adalah urat nadi ekonomi kerakyatan. Kalau biaya transportasi naik, efek dominonya ke mana-mana,” ujarnya.