Ia pun mempertanyakan prioritas pembangunan daerah. “Apakah membangun infrastruktur fisik lain lebih penting daripada memastikan seorang ibu bisa ke pasar dengan murah atau seorang siswa bisa ke sekolah dengan aman?” katanya.
Ade menilai penghentian total BRT merupakan langkah gegabah. Menurutnya, jika persoalannya anggaran dan efektivitas, solusinya adalah reformasi total, bukan penutupan. Ia mendorong pembenahan melalui penataan rute partisipatif, integrasi antarmoda, subsidi tepat sasaran, dan kolaborasi layanan lintas wilayah.
Sementara itu, DPRD Kota Cirebon justru menilai penghentian operasional BRT sebagai langkah yang tepat. Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno mengatakan sejak awal pengoperasian, perkembangan layanan BRT tergolong lambat dan belum memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat.
Baca Juga:Alumni SMAN 1 Kombes Pol Imara Utama Pimpin Polresta CirebonAncaman Banjir! Warga di Kecamatan Mundu Khawatir, Tanggul Butuh Perbaikan
“Anggaran operasionalnya sekitar Rp1,5 miliar, tapi dari 10 unit bus yang tersedia, hanya tiga sampai empat unit yang benar-benar beroperasi,” kata Agung, Jumat lalu (2/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan yang tidak efisien. Ia menegaskan, setiap penggunaan APBD harus berorientasi pada pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata. “APBD itu untuk melayani masyarakat. Kalau operasionalnya tidak optimal, harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Meski mendukung penghentian operasional, Agung meminta Dinas Perhubungan Kota Cirebon tidak berhenti sampai di situ. Ia mendorong adanya evaluasi total dan perumusan konsep transportasi massal baru yang lebih realistis, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Moda transportasi masal harus benar-benar menjadi solusi yang efektif, nyaman, dan terjangkau bagi warga Kota Cirebon,” imbuhnya.
Ya, penghentian BRT Trans Cirebon pun kini menjadi penanda silang pendapat antara efisiensi anggaran dan tanggung jawab negara dalam menjamin akses mobilitas publik, yang ke depan menuntut kebijakan lebih matang dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)