JAKARTA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang genap berusia satu tahun pada 6 Januari kemarin membawa kabar baik. Bukan hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi para tenaga pendidik dan staf di sekolah.
Presiden menginstruksikan agar jatah makan bergizi kini turut menyasar guru dan pegawai sekolah.
Langkah ini diambil agar seluruh ekosistem di sekolah mendapatkan manfaat kesehatan yang setara dalam mendukung proses belajar mengajar.
Baca Juga:Pantai Kasih Karangsong Jadi Destinasi Wisata Pilihan Wisatawan dari Luar IndramayuManchester United Dekati 4 Mantan Pemain untuk Posisi Pelatih Interim, Ini Orangnya!
Menyikapi itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat secara menyeluruh.
Di lapangan, seringkali ditemukan kondisi di mana siswa makan dengan lahap, sementara guru mereka hanya menjadi penonton.
“Keputusan Presiden ini menambah bahwa bukan hanya murid, tapi ternyata guru dan pegawai juga harus dapat. Jangan sampai muridnya makan, tapi gurunya tidak,” ujar Benjamin dalam keterangannya di SMKN 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebagai contoh di salah satu sekolah, terdapat sekitar 118 orang guru dan staf yang diusulkan untuk segera masuk dalam daftar penerima manfaat.
Hal ini pun disambut baik oleh pihak sekolah yang merasa diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah.
Target program MBG melesat jauh di luar prediksi awal. Jika pada rencana awal tahun 2025 hanya menargetkan 6 juta jiwa, per hari ini jumlahnya sudah menembus angka 55,1 juta penerima manfaat.
Lonjakan ini didukung oleh beroperasinya 19.800 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok negeri.
Baca Juga:Prediksi Arsenal vs Liverpool: Kepercayaan Diri Tuan Rumah Ujian Liverpool SebenarnyaPagu Dana Desa Turun Drastis, APDESI Indramayu: Program Pembangunan Fisik Terancam
Pihak Badan Gizi Nasional mengungkapkan kekagumannya atas peran serta masyarakat dan mitra swasta.
Pasalnya, pembangunan ribuan dapur tersebut melibatkan investasi mitra yang mencapai angka Rp40 triliun, sehingga tidak membebani APBN secara berlebihan untuk urusan infrastruktur dapur.
Di tempat yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang menyatakan, program MBG sudah menjadi mesin penggerak ekonomi yang masif dengan menyerap sekitar 2,5 juta tenaga kerja.
Diungkapkan Nanik, “ledakan” penyerapan tenaga kerja ini bersumber dari operasional 19.800 Satuan Pelayanan (SP) atau dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap unit dapur menjadi pusat lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.