RADARCIREBON.ID – Kondisi fiskal Kota Cirebon pada 2026 dinilai tengah berada dalam tekanan serius. Setelah keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), kini Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) agar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Desakan tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dishub di kantor Dishub Kota Cirebon, Kamis (8/1/2026). Dalam rapat itu, para anggota dewan menyoroti proyeksi dan realisasi pendapatan parkir.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, kebocoran retribusi parkir diminta tidak lagi terjadi pada 2026.
Baca Juga:FEB UGJ Cirebon Jadi Tujuan Belajar Mahasiswa FilipinaLelang Dini Pembangunan 2026 Tuntas, 27 Paket Bina Marga Cirebon Siap Dikerjakan
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Suprino, menekankan agar Dishub memaksimalkan operasional di sejumlah titik parkir, baik zona maupun nonzona.
Ia menyebutkan, untuk bisa melampaui target yang ditetapkan, Dishub harus mampu menyetorkan pendapatan rata-rata Rp13 juta per hari.
Angka itu meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang rata-rata hanya sekitar Rp10,3 juta per hari.
“Sektor parkir ini menjadi salah satu harapan saat dana transfer pusat berkurang. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama jika ingin fiskal kita kembali bugar,” tegas Agung dalam rapat tersebut.
Komisi I DPRD Kota Cirebon juga menegaskan akan mengawal secara ketat agar target harian sektor parkir sebesar Rp13 juta itu dapat terealisasi dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon Andi Armawan mengakui bahwa retribusi parkir di badan jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dishub, kata dia, kerap mendapat catatan karena realisasi pendapatan belum mencapai target.
“Pada 2025, kami mencatat pendapatan sekitar Rp3,02 miliar dari target Rp4,6 miliar. Meski meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp2,7 miliar, tetap saja belum mencapai target,” ujar Andi.
Baca Juga:Empat Periode, Jalan Tetap Rusak Warga Cirebon Soroti Peran Anggota DewanDongkrak PAD, Komisi II DPRD Cirebon Dorong Optimalisasi Pajak Daerah
Ia memaparkan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari juru parkir yang tidak menyetor hingga perbedaan potensi antar lokasi parkir.
Beberapa titik memiliki tingkat kunjungan tinggi, sementara titik lain cenderung sepi, terutama pada malam hari, saat hujan, atau hari libur seperti Minggu ketika sejumlah toko di kawasan Pasuketan dan Pasar Balong tutup.