RADARCIREBON.ID – Akses layanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon terguncang. Itu setelah lebih dari 160 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinyatakan nonaktif sejak 1 Januari 2026.
Jumlah itu menyusut drastis dari total sekitar 350 ribu penerima sebelumnya. Kebijakan tersebut menuai sorotan tajam dari Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn kepada Radar Cirebon, Kamis (8/1/2026).
Ia menilai, penghapusan massal peserta BPJS PBI berdampak langsung pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.
Baca Juga:FEB UGJÂ Cirebon Jadi Tujuan Belajar Mahasiswa FilipinaLelang Dini Pembangunan 2026 Tuntas, 27 Paket Bina Marga Cirebon Siap Dikerjakan
“Pemkab harusnya hadir dan berpihak. Jangan sampai warga miskin merasa ditinggalkan. Ini menyangkut hak dasar mereka untuk berobat,” tegas Iis kepada Radar Cirebon, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, persoalan krusial muncul ketika warga yang kehilangan kepesertaan BPJS PBI tetap harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Di sisi lain, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya pengobatan.
“Ketika sakit, mereka tetap datang ke rumah sakit. Tapi begitu bicara biaya, mereka hanya bisa menangis,” terangnya.
Mantan pejabat eselon II pemerintah Kabupaten Cirebon itu menilai, pemerintah daerah sebenarnya memiliki alternatif melalui skema jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru tidak mampu menutup celah persoalan yang ditimbulkan akibat penghapusan BPJS PBI.
“Yang dihapus itu desil 6 sampai 10, tapi jamkesda hanya mengakomodasi desil 1 sampai 5. Padahal di desil 6 sampai 10 masih banyak warga miskin. Akhirnya, mereka tidak terlindungi sama sekali,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sistem desil yang dijadikan dasar kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Banyak warga yang secara administratif masuk desil menengah, namun secara faktual hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Baca Juga:Empat Periode, Jalan Tetap Rusak Warga Cirebon Soroti Peran Anggota DewanDongkrak PAD, Komisi II DPRD Cirebon Dorong Optimalisasi Pajak Daerah
“Akar masalahnya ada pada data. Verifikasi dan validasinya lemah. Di lapangan, masih banyak orang miskin yang justru terlempar ke desil 6 sampai 10,” kata Iis.
Ironisnya, kelompok desil 1 sampai 5 yang secara data masih tercatat sebagai penerima BPJS PBI pun belum sepenuhnya terlayani.
“Di desil 1 sampai 5 itu sendiri, masih ada warga miskin yang belum mendapatkan BPJS PBI. Artinya, sistem ini belum tuntas menyasar yang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.