Iis juga menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan dampak nyata dari kebijakan tersebut. Ia mengaku menemukan kasus pasien yang terpaksa menghentikan perawatan karena tidak sanggup membayar biaya rumah sakit.
“Kami tahu ada warga miskin masuk desil 6 sampai 10 karena saat sakit, mereka tidak punya uang. Bahkan ada pasien yang pulang dari rumah sakit dalam kondisi terpaksa karena tidak ada biaya,” tuturnya.
Selain persoalan data, ia mengkritisi kebijakan anggaran Pemkab Cirebon yang hanya mengalokasikan sekitar Rp74 miliar untuk pembiayaan kesehatan warga desil 1 sampai 5, tanpa disertai pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat secara berkala.
Baca Juga:FEB UGJÂ Cirebon Jadi Tujuan Belajar Mahasiswa FilipinaLelang Dini Pembangunan 2026 Tuntas, 27 Paket Bina Marga Cirebon Siap Dikerjakan
“Seharusnya pemadanan dan verifikasi data dilakukan lebih dulu sebelum menerapkan sistem desil. Yang dipakai sekarang ini data lama, bukan hasil pembaruan terbaru,” pungkasnya. (sam)