RADARCIREBON.ID – Sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Cirebon awal 2026 masih lesu. Bahkan, momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya menjadi harapan pelaku usaha, justru tak memberikan dampak signifikan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon mencatat, tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran pada perayaan Tahun Baru 2026 mengalami penurunan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Jika dibandingkan dengan Tahun Baru 2025, kunjungan dan tingkat hunian saat Nataru 2026 justru turun sekitar 35 persen. Restoran-restoran juga terlihat sepi,” ujar Ketua PHRI Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, kepada Radar Cirebon.
Baca Juga:Permintaan Kartu Kuning di Kota Cirebon Meningkat Dipengaruhi Beberapa FaktorMusrenbang Kelompok Rentan, Pemkab Cirebon Dorong Layanan Publik Ramah Disabilitas
Ia menjelaskan, peningkatan kunjungan memang sempat terjadi, namun hanya pada waktu-waktu tertentu dan tidak berlangsung lama.
Kondisi paling mencolok justru terjadi pada malam pergantian tahun, yang biasanya menjadi puncak kunjungan.
“Saya juga bingung dengan kondisi ini. Tapi saya berfikir kemungkinan karena kondisi alam yang banyak bencana membuat para wisatawan lebih baik menyimpan uangnya daripada jalan jalan,” katanya.
Namun, lanjut Ika, kondisi tingkat hunian dan kunjungan hotel dan restoran bisa membaik, tentu harus ada terobosan yang Pemkab Cirebon lakukan.
Event event besar atau menghidupkan potensi pariwisata, salah satu cara agar kondisi sepinya hotel dan restoran bisa teratasi.
“Kondisi ini tidak lepas dari peran Pemkab Cirebon. Mereka harus bisa mengadakan event event besar. Termasuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalau dua sektor ini berjalan saya yakin hunian hotel serta kunjungan restoran bisa ramai,” paparnya.
Di sisi lain, dampak lesunya sektor ini juga mulai merembet ke persoalan ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, sebelumnya menyampaikan bahwa penurunan aktivitas usaha hotel dan restoran berpotensi memicu persoalan tenaga kerja.
Baca Juga:Sambut Imlek 2577, Pengurus Vihara Dharma Sukha Cirebon Helat Aksi Bersih-bersihPadahal Potensi Besar, Konsumsi Ikan Warga Kabupaten Cirebon Masih Rendah
Namun hingga saat ini, Disnaker belum menerima laporan resmi dari PHRI terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua sektor tersebut.
“Memang ada sekitar seribuan tenaga kerja yang dirumahkan. Itu tentu berpotensi mengarah ke PHK jika kondisi tidak membaik,” katanya.