KUNINGAN–Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) membuktikan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan dengan turun langsung ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Tanpa seremoni, KDM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik rawan kerusakan hutan, Kamis (15/1/2026).
Dalam agenda tersebut, KDM didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana SSos MSi, bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait. Sidak ini menjadi sinyal tegas bahwa praktik perusakan lingkungan, khususnya di kawasan konservasi tidak akan ditoleransi.
Rangkaian sidak diawali dari wilayah Pasawahan, area yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik karena dugaan aktivitas penambangan batu di kaki Gunung Ciremai. Dari sana, rombongan bergerak menuju objek wisata Telaga Nilem, Desa Kaduela.
Baca Juga:Merespons Sikap Yaya Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Pengamat: DPRD Bukan Juru Bicara BupatiRangga Gumilar Promosi Jabatan, Inilah Formasi Baru Dishub Kuningan
Saat meninjau langsung bekas galian, KDM berhenti di tengah jalan dan berdialog terbuka dengan Kepala Balai TNGC Kuningan Toni Anwar SHut MT. Dengan nada serius, KDM menunjukkan jejak kerusakan yang masih tampak jelas.
“Ini di kaki Gunung Ciremai ada penambangan batu. Disangkanya saya tidak akan diam-diam datang ke sini,” ujar KDM sambil menunjuk bekas galian.
Dalam dialog tersebut, KDM menegaskan bahwa segala bentuk penambangan di kawasan konservasi adalah pelanggaran serius. Ia juga mengkritik pola pikir yang selalu berlindung di balik dalih kewenangan, tanpa menyentuh akar persoalan pemulihan lingkungan.
“Kalau bicara kewenangan, tidak akan selesai. Yang saya tanya, siapa yang bertanggung jawab menanam dan merawat pohon di lahan gundul? Banyak yang tanam pohon hanya seremonial, setelah itu ditinggalkan,” tegasnya.
Menurut KDM, kerusakan hutan kerap terjadi bukan hanya karena aktivitas ilegal, tetapi juga akibat proyek pemulihan yang tidak berkelanjutan.
Sebagai solusi konkret, KDM menawarkan pendekatan berbasis masyarakat untuk memulihkan kawasan TNGC. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan langsung dengan melibatkan warga sekitar sebagai penjaga hutan.
“Areal kosong akan ditanami oleh Pemprov. Warga diberi lahan garapan dua hektare, dan setiap orang digaji Rp1,5 juta per bulan untuk merawat pohon,” jelas KDM.
Baca Juga:Pemkab Indramayu Rencanakan Pengelolaan Tempat Wisata Diserahkan ke Pihak SwastaKTNA Siap Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Indramayu
Skema ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan karena masyarakat dilibatkan langsung, bukan sekadar objek kebijakan.