KUNINGAN–Persoalan air di Kabupaten Kuningan tak lagi berhenti di ruang rapat. Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi bersama Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar SIK MSi memilih turun langsung ke sumber persoalan.
Mengunjungi Telaga Nilem di Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Selasa (20/1/2026).
Langkah ini bukan seremoni. Pemerintah daerah membawa alat ukur debit air, ingin memastikan apakah angka-angka yang selama ini diperdebatkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Baca Juga:Buana De Vito Resmi Pimpin PELTI Kuningan, Target Prestasi MelesatEra Baru Kepemimpinan Uniku: Rektor Anna Pimpin HKN, Fokus Mutu dan Inovasi
Peninjauan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian rapat lintas pihak yang sebelumnya membahas tata kelola sumber daya air di kawasan tersebut.
Isu utamanya sensitif: pengelolaan mata air yang sebagian dialirkan untuk wilayah di luar Kabupaten Kuningan, termasuk untuk kepentingan swasta dan PDAM Kota Cirebon.
Dalam rapat, muncul sorotan dari komunitas pemerhati lingkungan, salah satunya Alamku, yang menilai ada ketidaksinkronan antara data debit air yang dipaparkan dengan kondisi riil di sumber air.
Bupati Dian mengakui, masukan itulah yang mendorongnya turun langsung. “Kami tidak ingin hanya berdebat di atas meja.
Karena itu, kami datang ke sini, mengukur sendiri, melihat sendiri,” tegasnya.
Hasilnya mencengangkan. Pengukuran di lapangan menunjukkan selisih debit air yang lebih besar dibandingkan data yang disampaikan dalam forum resmi.
“Setelah dihitung langsung, memang ada perbedaan debit. Bahkan lebih besar dari yang sebelumnya disampaikan dalam rapat. Ini fakta lapangan yang tidak bisa diabaikan,” kata Bupati Kuningan.
Baca Juga:Prediksi Inter Milan vs Arsenal, 21 Januari 2026Ratusan Rumah di Desa Bangkaloa Ilir Indramayu Masih Terendam Banjir, Warga Memilih Bertahan
Temuan ini sekaligus membuka pertanyaan serius: sejauh mana akurasi data yang selama ini menjadi dasar pengambilan kebijakan?
Di tengah polemik itu, Bupati Dian juga meluruskan isu yang selama ini berkembang terkait pembagian kuota air.
Dari pengamatan awal di Telaga Nilem dan Cipujangga, ia menyebut Kabupaten Kuningan justru menerima debit air lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM Kota Cirebon.
“Kalau dilihat langsung di dua titik ini, alokasi untuk PAM Kabupaten Kuningan justru lebih sedikit dibandingkan pihak swasta dan PDAM Kota Cirebon,” ungkapnya.