Gerindra Tanggapi OTT Bupati Pati, Disebut Urusan Personal, Minta Pengawasan Kemendagri Diperkuat

Bupati Pati Sudewo
SUDAH DIINGATKAN: Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK, padahal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah dari Gerindra, agar berhati-hati dalam menjalankan kewenangan. Foto: Ayu Novita/disway
0 Komentar

RADARCIREBON.ID –Partai Gerindra merespons penangkapan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudewo, yang merupakan kader Gerindra, diduga terlibat penerimaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Ia juga pernah menjadi sorotan publik pada Agustus 2025 setelah kebijakan kontroversialnya memicu protes warga Pati.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan penyesalannya atas keterlibatan Sudewo dalam OTT KPK. Ia menyampaikan bahwa Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan seluruh kader, khususnya kepala daerah dari Gerindra, agar berhati-hati dalam menjalankan kewenangan serta bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat.

“Ya Pak Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya, untuk agar berhati-hati lah. Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo kan harus kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyatlah,” ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga:Presiden Prabowo Setujui Pengembalian TKD Rp10,6 T untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Demi Percepat Pemulihan BencaPemkab Cirebon Susun RKPD 2027, Jigus Minta Fokus Infrastruktur dan Hilirisasi Daerah

Bahtra juga menilai dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Sudewo merupakan persoalan personal. Menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab partai, meskipun Gerindra tetap melakukan pembinaan berkelanjutan agar kader tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Bahtra menyebut pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kepala daerah selama ini sudah berjalan. Namun, ia tetap meminta agar pengawasan tersebut ditingkatkan demi mencegah penyimpangan yang melibatkan pejabat daerah.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus. Menurut Budi, pemilihan lokasi pemeriksaan merupakan pertimbangan teknis tim di lapangan agar proses pemeriksaan bisa berlangsung lebih efektif. Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa pihak sehingga diperlukan pengaturan tempat yang mendukung kelancaran kerja penyidik.

Ya tentunya itu butuh lokasi-lokasi untuk melakukan pemeriksaan oleh tim di lapangan,” ucapnya.

0 Komentar