RADARCIREBON.ID – Ada yang terus membenturkan pendapatan guru honorer dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Caranya dengan mengatakan seolah-olah pendapatan guru honorer yang kecil itu karena digunakan untuk MBG.
Padahal tidak sepenuhnya benar. Jauh sebelum ada program MBG pun, gaji guru honorer juga kecil. Karena faktanya, guru honorer itu sejak lama memang selalu mejadi “dagangan” para politisi.
Pernyataan tersebut diungkap oleh Wakil Kepala BGN, Naniek Sudaryati Deyang melalui unggahan di akun media sosial Facebook miliknya.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Perempuan yang akrab disapa Deyang ini mengungkapkan jika anggaran pendidikan terus naik. Anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari tahun 2025 yang sebesar Rp690 triliun.
Alokasi anggaran itu, diungkap Deyang digunakan untuk tiga sasaran utama. Yakni, pertama untuk Siswa dan Mahasiswa sebesar Rp301,2 triliun. Dana itu untuk program bantuan dan beasiswa, seperti KIP Kuliah dan Bidikmisi.
Kedua, katanya, untuk Tenaga Pendidik sebesar Rp274,7 triliun. Dana itu untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Sedangkan yang ketiga untuk Sarana-Prasarana dan Operasional Pendidikan sebesar Rp150,1 triliun. Terutama untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan operasional sekolah.
“Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp55,4 triliun pada tahun 2026,” jelas Deyang.
Jika melihat komposisi tersebut, wartawan senior ini mempertanyakan di mana hak anggran pendidikan diambil untuk MBG? “Porsi untuk tenaga pendidik sebesar Rp 274,7 triliun bahkan jauh lebih besar dari anggaran MBG sebesar Rp 268 triliun di tahun 2026,” tandasnya.
Deyang pun beranggapan jika rakyat terus digosok dengan info-info yang menyesatkan. Bahkan yang paling kencang bicaranya justru dari oknum partai yang pernah lama berkuasa. “Mengapa saat berkuasa tidak memperjuangkan nasib guru honorer,” tanyanya.
Guru honorer, ujar perempuan asal Madiun ini, sudah ada sejak lama. Tapi nasibnya hanya menjadi “dagangan” saja. Sebaliknya di tahun 2025, di era pemerintahan Presiden Prabowo, tenaga kesehatan dan guru honorer yang diangkat sudah sebanyak 1,2 juta.
Baca Juga:KDM Siap Jemput 45 Warga Jabar yang Terjebak Banjir AcehKDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – Jakarta
Bahkan, lanjutnya, di tahun 2026 ini pemerintah akan memberikan kesempatan untuk semua guru honorer ikut tes PPPK. Nantinya hanya akan dua status kepegawain guru, yaitu PPPK dan PNS.