Tak hanya itu, warga juga mencium indikasi adanya aliran air ke industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dugaan ini didasarkan pada selisih data flow meter yang signifikan.
“Di flow meter PTTKHS tercatat 142 liter per detik, tapi yang sampai ke Indramayu hanya 110 liter per detik. Ada selisih besar. Ini menimbulkan dugaan, selain SPAM, air juga dialirkan ke AMDK,” ungkap Omar Ali.
Dampak konflik ini dirasakan langsung oleh warga Cikalahang. Desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah kaya air, ikon “loba cai” kini justru mulai mengalami krisis, bahkan di musim hujan. “Cikalahang sekarang sudah susah air. Ini baru musim hujan. Kalau kemarau, saya pastikan bisa chaos,” ujarnya.
Baca Juga:Masjid Agung Sumber Baiknya Dikelola Pemkab CirebonKisah Pitu Warga Kriyan Barat Cirebon, Bertahun-tahun Tinggal bersama ODGJ
Data pertanian memperkuat kekhawatiran tersebut. Luas lahan pertanian Cikalahang tercatat menyusut dari 114 hektare pada 2022 menjadi hanya 89,03 hektare pada 2025, yang diduga kuat sebagai imbas berkurangnya pasokan air akibat proyek SPAM lintas daerah.
Omar Ali menegaskan, tuntutan warga bukanlah bentuk penolakan pembangunan, melainkan penagihan hak. Sebagai desa penyangga di kawasan kaki Gunung Ciremai, Cikalahang merasa berhak atas 30 persen pemanfaatan air, sesuai prinsip keadilan ekologis dan sosial. “Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini hak kami. Cikalahang satu-satunya desa penyangga yang bergantung pada dua sumber mata air itu. Sekarang ikon kami terhapus, hak kami dirampas,” imbuhnya.
Peninjauan BBWS Cimanuk-Cisanggarung diharapkan menjadi pintu masuk evaluasi menyeluruh atas tata kelola sumber daya air di kawasan TNGC, agar konflik tidak terus berlarut dan keadilan distribusi air benar-benar dirasakan oleh masyarakat di hulu.
Sementara itu, Direktur PAM Tirta Kamuning Kuningan Dr Ukas Suharfaputra menepis tegas tudingan yang ramai beredar di media sosial terkait dugaan eksploitasi besar-besaran mata air di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) oleh PDAM Kuningan. Ia menegaskan, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan dan data resmi.
Menurut Ukas, PDAM Kuningan justru menjadi salah satu pihak yang paling patuh terhadap regulasi pemanfaatan air di kawasan konservasi. Dari puluhan pengguna mata air di wilayah TNGC, porsi yang dimanfaatkan PDAM Kuningan tergolong sangat kecil dan seluruhnya telah mengantongi izin resmi.