RADARCIREBON.ID –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan adanya sejumlah desa yang dinyatakan “hilang” atau tidak lagi dapat dikenali akibat banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Dalam laporan sementara, enam lokasi desa yang terdampak paling banyak teridentifikasi berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, seiring kerusakan parah yang mengubah lanskap permukiman dan infrastruktur dasar di sejumlah kabupaten.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Amran, memaparkan bahwa sebaran wilayah yang mengalami kehilangan desa di Provinsi Aceh terpantau berada di beberapa kabupaten. Ia menyebut titik-titik tersebut mencakup Kabupaten Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues. Amran juga menyampaikan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi meluas ke Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Amran menjelaskan bahwa data mengenai desa-desa yang hilang di Aceh dan Sumut masih konsisten dengan laporan sebelumnya yang telah disampaikan pemerintah.
Baca Juga:STMIK IKMI Cirebon Perkuat Digitalisasi SDM lewat Instructor Mini Conference CiscoPetugas Harus Paham Haji Tamattu, Kemenhaj Tekankan Wajib Kuasai Dam, Miqat, dan Sektor Hotel Makkah
“Terkait dengan desa yang hilang, lokasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut, ada beberapa yang berdasarkan data terakhir di Aceh Tamiang, kemudian di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Luwes,” ungkap Amran dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, kemarin (20/1).
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau dinamika lapangan karena proses pencarian, penanganan darurat, dan pemulihan masih berlangsung, sehingga perubahan data tetap mungkin terjadi seiring masuknya temuan baru dari daerah.
Sejalan dengan upaya pencarian dan pemulihan di lokasi yang dilaporkan kehilangan desa, pemerintah juga melanjutkan verifikasi kerusakan fisik dan pendataan dampak bencana. Amran menyampaikan bahwa proses validasi data kerugian masih berjalan, termasuk pencocokan lapangan dengan catatan administrasi kependudukan dan kewilayahan, agar pemerintah memiliki pijakan yang akurat untuk menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan validasi terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 17 Januari 2026, pemerintah telah menuntaskan pendataan tahap pertama dan tahap kedua terkait rumah tangga terdampak. Hasilnya menunjukkan sebanyak 104.622 kepala keluarga (KK) tercatat mengalami dampak pada tempat tinggal mereka, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat.