RADARCIREBON.ID –Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkap kondisi keuangan Pertamina yang kerap mengalami kerugian meski menguasai pasar minyak dan gas di dalam negeri. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (27/1/2026).
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan mekanisme pengawasan komisaris agar Pertamina tetap mencetak keuntungan. Menjawab pertanyaan tersebut, Ahok menyebut perputaran keuangan perusahaan justru menunjukkan kondisi merugi, terutama di sektor tata niaga.
“Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di tata niaga itu, cash flow-nya itu merah rugi. Beberapa kali rugi,” kata Ahok.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem Picu Risiko Longsor Susulan di Pasirlangu, Badan Geologi Minta Warga Meningkatkan KewaspadaanKPK Didesak Usut Dugaan Gratifikasi Oknum Staf Ahli Kemenkeu
Menurutnya, kerugian tersebut dipicu kebijakan pemerintah yang melarang kenaikan harga barang bersubsidi. Akibatnya, Pertamina kerap menutup beban keuangan dengan pinjaman jangka pendek.
“Di situlah kami terpaksa meminjam uang jangka pendek. Direksi mengajukan pinjaman dan kami menyetujuinya,” ujarnya.
Dalam posisinya sebagai komisari utama, Ahok mengaku sempat menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada presiden. Ia bahkan mengusulkan perubahan skema subsidi dari berbasis barang menjadi subsidi per individu melalui aplikasi MyPertamina. Namun, usulan itu tidak mendapatkan persetujuan presiden.
Padahal, kata Ahok, penerapan subsidi dengan sistem voucher digital berpotensi membuat Pertamina meraih keuntungan hingga USD6 miliar per tahun.
“Padahal kalau saya bilang, saya bisa untung USD6 miliar, kalau subsidi dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucher digital,” jelasnya.
Selain itu, Ahok juga mengungkapkan pernah merancang sistem pengadaan baru di Pertamina yang dinilainya lebih efisien. Namun, sistem tersebut tidak dijalankan.
Ia menilai sistem pengadaan yang ada bermasalah dan berdampak pada keterbatasan cadangan energi nasional, yang sulit dipertahankan lebih dari 30 hari. Untuk menjaga cadangan selama periode tersebut, Pertamina harus mengeluarkan biaya hingga miliaran dolar AS.
Baca Juga:Lumpur Sungai Sukalila Cirebon Mulai DikerukCek Mobil Dinas, Walikota Cirebon Terkejut Banyak yang Tidak Layak Pakai, Beli Baru atau Sewa?
Sebagai solusi, Ahok mengusulkan penggunaan sistem Supplier Hire Stock melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Usulan itu merujuk pada pengalamannya saat memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana penerapan halaman khusus pengadaan di LKPP berhasil menghemat anggaran secara signifikan.