RADARCIREBON.ID- Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon, Selasa siang (27/1/2026). Mereka mengungkap sejumlah persoalan krusial, salah satunya penonaktifan 183 ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD.
Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon Dr Iis Krisnadar menyebut kebijakan tersebut memicu kegaduhan di tingkat desa. Pasalnya, banyak warga yang tengah sakit, tiba-tiba mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif. “Sebanyak 183 ribu peserta PBI APBD dinonaktifkan. Di lapangan, banyak warga yang sedang sakit, lalu tiba-tiba tidak bisa menggunakan BPJS. Ini menimbulkan kegaduhan di desa-desa,” ujarnya.
Selain itu, Iis juga menyoroti penetapan desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Banyak warga tidak mampu justru masuk dalam desil tinggi, sehingga otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan PBI mereka dinonaktifkan. “Faktanya, masih banyak warga miskin yang justru masuk desil atas. Akibatnya mereka kehilangan hak sebagai peserta PBI,” tegasnya.
Baca Juga:Ekonomi Lokal Hidup Berkat MBG, Ribuan Tenaga Kerja TerserapDulu Nganggur, Dari MBG Kini Punya Gaji
Menanggapi hal itu, Wabup Cirebon Agus Kurniawan Budiman menegaskan komitmen pemda untuk kembali meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Istimewa. “Intinya kami perjuangkan UHC istimewa. Saat ini Kabupaten Cirebon belum bisa mendapatkan predikat itu, tapi kami terus berupaya agar bisa kembali UHC Istimewa,” katanya.
Pria yang akrab disapa Jigus ini mengatakan ada dua syarat utama untuk meraih UHC Istimewa. Pertama, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan minimal 98 persen. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. “Kami tentu berupaya memenuhi dua kriteria tersebut,” ujarnya.
Saat ini, berdasarkan data yang ada, peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dicover pemerintah pusat di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 900 ribu jiwa. Sementara PBI yang dibiayai APBD Kabupaten Cirebon sebanyak 166.840 jiwa.
“Karena salah satu syaratnya adalah tingkat keaktifan, kami akan berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar kuota PBI bisa ditambah. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, apalagi tahun ini TKD juga berkurang cukup banyak,” jelasnya.