Sophi menegaskan bahwa Jamkesda bukan kebijakan pelengkap, melainkan kewajiban politik pemerintah daerah untuk melindungi rakyat miskin yang terpinggirkan oleh persoalan data.
Menurutnya, negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif sementara warga kehilangan akses layanan kesehatan. Ketika data belum sempurna, Jamkesda harus hadir sebagai bukti keberpihakan, karena rakyat miskin tidak boleh kalah oleh sistem, dan keselamatan warga tidak boleh dikorbankan atas nama birokrasi.
DPRD Kabupaten Cirebon pun memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang berpihak dan berkeadilan sosial. (den)