Langkah KDM ini juga selaras dengan praktik global. Banyak negara mulai meninggalkan skema hibah institusional yang longgar, beralih ke student-based funding karena lebih akuntabel dan lebih adil. Pendidikan bukan soal siapa yang mengelola gedung, tapi siapa yang duduk di bangku kelas.
“Narasi bahwa bantuan sekolah swasta dihapus adalah distorsi. Yang dihapus hanyalah kebiasaan lama yang nyaman bagi sebagian pihak, tapi tidak selalu adil bagi murid miskin,” tegasnya.
Syafaq mengakui, keberanian politik ada di sini. Mengubah jalur uang selalu lebih sulit daripada menambah anggaran. Yang pertama menyentuh kepentingan. Yang kedua hanya menyentuh angka. “KDM memilih yang pertama,” ujarnya.
Baca Juga:Jenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga SetempatPresiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film Action
Menurutnya lagi, pendidikan di Jawa Barat tidak membutuhkan kebijakan yang menyenangkan semua orang. Yang dibutuhkan kebijakan yang berani memutus kebocoran. Meski kebijakan itu dibenci mereka yang selama ini menikmati alirannya.
“Kalau negara sungguh ingin adil, maka uang publik harus berhenti berputar di ruang administrasi dan mulai bekerja di ruang kelas. Dan langkah ini—apa pun kontroversinya—bergerak ke arah itu,” jelas Syafaq lagi.
Yang perlu diawasi sekarang, tambahnya, bukan niatnya, tapi implementasinya. Data penerima harus bersih. Pembayaran harus tepat waktu. Sekolah harus dilibatkan, tapi tidak dimanjakan. Karena pendidikan yang adil bukan soal siapa paling keras berteriak, melainkan siapa paling tepat menerima.
“Kami mendukung langkah KDM yang visioner ini. Bantuan akan lebih tepat sasaran meminimalisir dampak penyimpangan,” begitu Syafaq menambahkan.
Dia pun mengungkap kebiasaan KDM yang akan menyalurkan bantuan via Bank BJB. Tujuannya agar dana langsung teralokasikam untuk siswa swasta yang miskin di Jabar.