Ia menekankan pentingnya pengadaan alat antropometri yang sesuai standar serta perubahan pendekatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“PMT seharusnya berbasis pangan lokal, bukan sekadar produk pabrikan. Perubahan strategi ini penting untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia,” tambahnya.
Sorotan terakhir diarahkan pada iklim investasi dan tata kelola aset daerah. DPRD menilai program Someah Kasemah sebagai wajah keramahan investasi Kuningan belum digarap secara optimal, terutama dari sisi promosi dan implementasi.
Baca Juga:Latihan Perdana Bersama Persib Bandung, Layvin Kurzawa Jadi Pusat PerhatianKEJUTAN! Jalani Tes Medis, Maarten Paes Selangkah Lagi Resmi Bergabung dengan Ajax Amsterdam
Selain itu, Ujang juga mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan ulang aset fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos), khususnya dari pengembang perumahan subsidi yang kerap menyisakan persoalan administrasi.
“Pendataan ulang perumahan subsidi yang telah melakukan serah terima aset sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kejelasan aset daerah,”tandasnya.
DPRD berharap seluruh catatan kritis ini tidak berhenti sebagai formalitas forum, melainkan benar-benar diakomodasi dalam RKPD 2027 agar arah pembangunan Kabupaten Kuningan lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan. (ags)