Pada titik tersebut, raja tidak dianggap semata sebagai pemimpin administratif, tetapi juga merupakan simbol keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Seorang raja lazim menjalani laku batin yang panjang, mempelajari ilmu kasampurnan, menekuni ilmu praja sekaligus kanuragan; kombinasi antara kekuatan fisik dan spiritual.
Selanjutnya, Moedjanto (2001) juga menyebutkan bahwa dua penopang utama kekuasaan raja Jawa adalah kesaktian dan mitos. Kesaktian dibutuhkan untuk menundukkan musuh. Lalu, mitos memperkuat kesediaan rakyat untuk tunduk tanpa harus dipaksa.
Gelar panjang seperti Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa dapat ditafsirkan sebagai bentuk penciptaan mitos—bahwa sang raja bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga imam agama dan wakil Tuhan di bumi.
Baca Juga:Aparatur Sipil Negara dan KeugaharianToto Suharto Dorong Kemajuan UMKM Desa lewat Sosialisasi Perda Ekraf
Mitos itu, dalam konteks hari ini, hidup kembali. Bukan dalam bentuk gelar sanskerta atau upacara agung, tapi dalam bentuk lain: pencitraan, pengkultusan, glorifikasi berlebihan, dan narasi-narasi yang mengandung aroma keistimewaan. Kita bisa menyebutnya dengan nama yang lebih kontemporer: branding politik.
Ya, pemimpin dalam atmosfer politik-demokrasi modern seharusnya dapat lepas dari pemujaan feodalistik dan dapat merawat kritik terhadap mandat yang diberikan. Secara etimologis, “pemimpin” berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti membimbing, mengarahkan. Dalam konsepsi awalnya, pemimpin adalah orang yang memikul tanggung jawab, bukan menikmati privilese (hak istimewa). Namun, dalam praktik sosial dan wacana publik kekinian (apalagi dalam konteks politik dan birokrasi), pemimpin semakin diasosiasikan dengan kuasa absolut, simbol kebesaran, dan jarak hierarkis yang dilebar-lebarkan.
Hal ini, dalam sudut pandang linguistik, disebut sebagai pergeseran semantik karena asosiasi sosial, yaitu maknanya tetap tetapi nuansa dan konotasinya cenderung berubah.
Bersandar pada gejala tersebut, bisa jadi memang secara tradisional, sebagai masyarakat yang memiliki warisan feodalisme yang mengakar, kita selalu gagal untuk membedakan secara tegas “pemimpin” dengan “penguasa”. Ketika kata dan konsep “pemimpin” dibawa pada ruang publik modern, bayang-bayang konsep “raja” masih selalu terbawa di dalam benak kita. Budaya-budaya simbolik ala raja masih dilekatkan pada pemimpin melalui banyak kekhususan dan privilese yang menunjukkan hierarki.