Di sektor alat berat, DLH masih mengandalkan beko lama yang kerap mengalami gangguan teknis. Untuk pengadaan empat unit beko baru, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp6 miliar.
“Jika seluruh kebutuhan sarana dan prasarana dasar itu dihitung, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp50 miliar. Itu belum termasuk biaya operasional tahunan yang mencapai kurang lebih Rp60 miliar per tahun,” paparnya.
Ia menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut saat ini pihaknya tengah mengajukan Program Solid Waste Management for Sustainable Urban Development kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut telah diajukan dan akan disetujui apabila seluruh persyaratan dinilai telah memenuhi ketentuan.
Baca Juga:MBG Pertama Kali di SMPN 1 Kota Cirebon, Pertama untuk Siswa, Juga Guru dan Staf SekolahPrabowo Subianto Sebut Hampir Seluruh TPA di Indonesia Kolaps 2028
“Program ini merupakan sistem pengelolaan sampah modern yang berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya serta peningkatan kapasitas infrastruktur. Pendanaannya didukung oleh anggaran internasional,” katanya.
Program ini bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung ekonomi sirkular di wilayah perkotaan. Kegiatannya dimulai dari penyusunan Feasibility Study (FS), Readiness Criteria (RC), hingga Detailed Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Program ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Alliance to End Plastic Waste (AEPW) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). “Implementasinya diharapkan mampu memperkuat pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga, TPS3R, hingga TPA agar memiliki nilai ekonomi,” paparnya.
Selain mengandalkan program tersebut, DLH juga membuka peluang kerja sama dengan investor. Jika ada pihak swasta yang bersedia mengelola sampah, maka beban DLH bisa berkurang, terutama dalam kondisi armada yang terbatas. “Kalau pengelolaan ditangani investor, maka kami bisa lebih fokus pada pengangkutan. Risiko dan biaya pengolahan ditanggung investor,” imbuhnya.
WABUP: ADA TIGA PROGRAM YANG KAMI SIAPKAN
Wakil Bupati (Wabup) Cirebon H Agus Kurniawan Budiman mengatakan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Karena itu, pemkab menyusun strategi berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kerja sama dengan pemerintah pusat. “Ada tiga program yang kami siapkan untuk penanganan sampah di Kabupaten Cirebon,” kata pria yang akrab disapa Jigus itu.