RADARCIREBON.ID- Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Mohamad Handarujati Kalamullah atau Andru, juga menyinggung Perumda Farmasi.
Kata Andru, kondisinya hampir sama dengan PD Pembangunan. Perumda Farmasi sendiri pernah mendapatkan suntikan modal, tapi tidak maksimal karena regulasi.
“Pernah ada klinik mata tapi ada klausul dari BPJS akhirnya berhenti. Untuk itu, kita minta Perumda Farmasi bisa mencari mitra kerja baru, dokter yang berpotensi melakukan praktek bisa digandeng,” terang Andru di sela-sela kunjungan ke kantor PD Pembangunan, kemarin.
Baca Juga:KSPSI Soroti PD Pembangunan, Peringatkan soal Hak-hak Karyawan yang DirumahkanPD Pembangunan Kolaps, Hari Ini Komisi II Turun Cari Tahu Penyebabnya
Mengenai nasib karyawan Perumda Farmasi, politikus Partai Demokrat itu mengaku pihaknya belum tahu apakah juga dirumahkan seperti PD Pembangunan.
Termasuk kabar SK Direksi dan jajaran PD Farmasi digadaikan ke bank untuk mengcover operasional pegawai, akan didalami.
Pihaknya sebenarnya berharap sudah ada perbaikan. “Pada bulan Oktober 2025 sudah pernah melakukan pertemuan.
Nanti pada pekan kedua bulan Februari kami akan mengundang Perumda Farmasi untuk menanyakan sejauh mana perkembangannya ataukah kondisinya masih sama,” ujarnya.
Disinggung kabar bahwa Pemkot Cirebon lepas tangan atas SK Direksi dan pejabat Perumda Farmasi yang dijaminkan ke bank untuk operasional perusahaan, Andru mengaku akan melakukan komunikasi lanjutan dengan pemkot.
“Dalam waktu dekat akan kita rampungkan. Kita harus bisa menanyakan regulasinya seperti apa. Perumda Farmasi praktis mengandalkan penjualan obat-obatan farmasi,” tandasnya. (abd)