RADARCIREBON.ID – Lembaga survei Jamparing Research merilis hasil penelitian terkait satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan menjelang genap setahun masa kepemimpinan pada 20 Februari 2026.
Hasilnya, mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja kepala daerah beserta sejumlah program prioritas yang dijalankan.
Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson mengungkapkan survei dilaksanakan pada 8–12 Februari 2026 di 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat.
Baca Juga:Tak Ingin Banjir Indramayu Terulang, Bupati Lucky Gelar Forum Dialog Penanganan BanjirRidha Triana Nahkodai DPC Jabar Bergerak Kabupaten Indramayu
“Margin of error survei ini sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih mulai dari pengacakan desa/kelurahan, dusun atau blok, RW, RT, keluarga hingga responden terpilih,” jelasnya, Minggu (15/2).
Ia menambahkan, distribusi sampel di setiap kecamatan dan desa ditentukan secara proporsional agar representatif. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh 100 surveyor yang disebar di 32 kecamatan. Proses kendali mutu dilakukan secara berlapis, mulai dari rekrutmen dan pelatihan surveyor, pengumpulan data, spotcheck lapangan, hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data melalui mekanisme call-back.
Menurut Topic, meski secara administratif satu tahun kepemimpinan jatuh pada 20 Februari 2026, pihaknya mempercepat pelaksanaan survei satu pekan lebih awal karena mempertimbangkan momentum menjelang Ramadan.
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 88,84 persen responden memberikan nilai positif (skor 6–10) terhadap kinerja Bupati Kuningan selama satu tahun menjabat. Angka tersebut menunjukkan mayoritas besar masyarakat menilai kinerja bupati berada pada kategori menengah hingga tinggi, atau secara umum dinilai cukup baik hingga sangat baik.
Sementara itu, kinerja Wakil Bupati Kuningan juga memperoleh apresiasi signifikan. Sebanyak 84,49 persen responden memberikan nilai positif (skor 6–10), yang mengindikasikan persepsi masyarakat terhadap kinerja wakil bupati secara umum berada pada kategori cukup baik hingga baik.
Namun demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Alasan utama pemberian nilai rendah terhadap kinerja kepala daerah adalah perbaikan jalan yang dinilai belum merata hingga pelosok desa, dengan persentase 48,5 persen. Isu ini menjadi keluhan paling dominan.
Selain itu, masih terbatasnya lapangan kerja (19,4 persen) menjadi sorotan berikutnya. Responden juga menilai layanan kesehatan masih terasa ribet (13,4 persen), serta meningkatnya persepsi kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor (9 persen). Sisanya, 2,2 persen, menyampaikan alasan lainnya.