RADARCIREBON.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon masih menghadapi persoalan klasik dalam penanganan sampah, yakni keterbatasan alat berat.
Sejak 2016, pengajuan bantuan beko ke pemerintah provinsi dan pusat terus dilakukan, namun belum satu pun terealisasi.
Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono SSos mengungkapkan, setiap tahun pihaknya rutin menyampaikan proposal pengadaan beko baru.
Baca Juga:SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon Gelar Isra Mikraj dan Tarhib RamadanNU Kota Cirebon soal Penetapkan Awal 1 Ramadan 1447 H
Permohonan itu ditujukan baik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
“Setiap tahun kami ajukan. Tapi sampai sekarang belum ada yang disetujui,” ujar Fitroh, kepada Radar Cirebon.
Menurutnya, belum adanya bantuan tersebut membuat DLH terpaksa mengoperasikan alat berat lama yang kondisinya tidak lagi prima. Saat ini, DLH memiliki satu unit beko PC 130, dua unit PC 200, serta dua unit PC 45.
Satu unit PC 45 disiagakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kubangdeleg, sementara satu unit lainnya berkeliling ke desa-desa untuk membantu penanganan sampah.
Adapun beko PC 130 dan PC 200 difokuskan di TPA Gunungsantri.
“Alat berat tersebut kerap diminta bantuannya oleh pemerintah desa untuk menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing. Tapi, karena mayoritas merupakan unit lama, gangguan teknis sering terjadi,” katanya.
Kata Fitroh, penggunaan alat berat bekas berdampak pada tingginya biaya perawatan. Kerusakan yang berulang membuat anggaran operasional dinas terus tergerus.
“Kalau alat beratnya baru, dengan empat unit saja biaya perawatan setahun tidak sampai Rp50 juta. Tapi karena ini bekas, kerusakannya sering dan biayanya jadi besar,” jelasnya.
Baca Juga:Nasi Gandul Menu Andalan Berbuka Puasa FH UGJ Cirebon Menggelar Seminar Transisi KUHP Kolonial ke Nasional
Dari seluruh unit yang ada, hanya satu beko PC 200 yang tergolong relatif baru, yakni keluaran tahun 2020. Sementara unit lainnya merupakan produksi 2019 ke bawah.
Padahal, harga satu unit beko PC 200 baru saat ini berkisar Rp2 miliar. “Nominal itu dinilai sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Cirebon, mengingat prioritas anggaran masih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur jalan,” katanya.
Fitroh menungungkapkan, pihaknya memperkirakan sedikitnya dibutuhkan delapan unit alat berat baru agar penanganan sampah dapat berjalan optimal, baik di TPA maupun di tingkat desa.