“Tidak menutup biaya operasional,” kata Edo kepada Radar Cirebon ditemui di rumah dinasnya.
Dalam logika anggaran daerah, kondisi itu dianggap tidak sehat. Subsidi terus mengalir. Manfaat publik dinilai tidak sebanding. Pemerintah harus memilih prioritas belanja lain yang lebih mendesak.
Program yang terus merugi tidak bisa dipertahankan tanpa batas. Terutama jika beban pemeliharaan kendaraan tinggi. Dalam perspektif kebijakan publik, ini disebut rasionalisasi layanan.
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Ketika ditanya apakah penghentian merupakan keputusan final kepala daerah, ia menegaskan kebijakan diambil karena pertimbangan manfaat. Penumpang dinilai terbatas. Tidak merata.
Bahkan banyak warga tidak tahu jadwal maupun rute. Ia memberi contoh pengalaman lapangan. Ada titik keberangkatan yang hanya diketahui sebagian orang.
Informasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Sosialisasi dianggap belum maksimal. Kondisi itu memperkuat kesimpulan pemerintah. Layanan belum menjadi kebutuhan masal.
Baru dimanfaatkan kelompok tertentu. Ia juga menyinggung konteks kebijakan pendidikan. Sistem zonasi membuat distribusi siswa lebih merata. Sekolah yang dulu sepi kini terisi.
Salah satu contoh disebutnya adalah SMPN 18 Kota Cirebon yang kini memiliki lebih banyak kelas dibanding sebelumnya.Perubahan distribusi siswa ini ikut memengaruhi pola mobilitas harian.
Artinya, kebutuhan transportasi massal juga berubah. Pemerintah harus menyesuaikan desain layanan dengan pola baru tersebut. Data internal menunjukkan ketidakseimbangan penggunaan armada.
Dari total unit, hanya sebagian kecil benar-benar beroperasi rutin. Sisanya lebih sering diam atau dipakai sewa. Dalam evaluasi pemerintah, kondisi itu tidak ideal.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Program awal sebenarnya berbeda. Rencana awal adalah bus berputar di pusat kota, sementara angkot dialihkan ke wilayah pinggiran agar jaringan transportasi saling melengkapi.
Namun implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai desain. Meski dihentikan, pintu kebijakan belum tertutup. Pemerintah menyatakan masih mengkaji skema baru.
Kajian menyangkut model pengelolaan, rute, hingga bentuk layanan. Bisa jadi formatnya berbeda dari sebelumnya.Prinsipnya jelas. Jika dikelola langsung pemerintah, orientasinya pelayanan publik.
Jika melalui BUMD, orientasinya harus sehat secara bisnis. Dua pendekatan ini memerlukan strategi berbeda.Kasus BRT Cirebon memperlihatkan dilema klasik transportasi publik daerah.