RADARCIREBON.ID – Hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai respons dari jajaran legislatif.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif, namun tetap menyisakan pekerjaan rumah, khususnya di sektor ekonomi.
Menurut Ono, tingkat kepuasan masyarakat yang menembus angka 95 persen menunjukkan adanya apresiasi luas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Ia menegaskan, capaian itu bukan hanya keberhasilan eksekutif, melainkan hasil kolaborasi antara gubernur dan DPRD sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Ini tentu patut disyukuri. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur dan DPRD. Keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya, dilansir dari Jabar Ekspres.
Meski begitu, Ono tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan yang masih membayangi Jawa Barat.
Ia menyoroti indikator kepuasan di bidang ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dinilai belum sekuat sektor infrastruktur.
Dalam survei tersebut, aspek ekonomi tercatat belum menunjukkan performa setinggi pembangunan fisik.
Ono menjelaskan, kondisi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang memang lebih memprioritaskan infrastruktur.
Pada 2025, fokus utama pemerintah daerah tertuju pada pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan umum, hingga fasilitas dasar pendidikan.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pun mencerminkan prioritas itu.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai penggerak ekonomi mendapatkan alokasi anggaran yang relatif lebih kecil dibanding OPD yang menangani proyek infrastruktur.
Namun, memasuki 2026, Ono menyebut mulai terjadi pergeseran arah kebijakan. Porsi anggaran untuk sektor ekonomi disebut mulai ditingkatkan, meski pembangunan infrastruktur tetap menjadi program unggulan.
APBD juga diarahkan untuk memperkuat dukungan bagi pemerintah kabupaten/kota hingga desa.
“Sudah ada penyesuaian di 2026. Anggaran diarahkan membantu daerah, termasuk pembangunan jalan desa dan jalan tani. Ini penting untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program pemerintah daerah.
Ono menegaskan, pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.