Mengapa yayasan atau mitra diberi insentif Rp6 juta per hari? Deyang berkali-kali menjelaskan karena mereka investasi membangun dapur seluas 400 meter yang yg lengkap dengan peralatan modern. Juga menyediakan ompreng.
“Investasi mitra dari Rp 3 miliar – Rp 6 miliar tergantung wilayahnya. Lah kalau tidak diberikan insentif atau bahasanya sewa terus siapa yang mengembalikan investasi mitra sebesar Rp 3-6 miliar itu?” jelasnya.
Diungkapkannya lagi, soal uang Rp 13 ribu -15 ribu per anak untuk MBG itu dikirim dari Kementerian Keuangan langsung ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Uang itu melalui VA rekening bersama Kepala SPPG dengan mitra atau yayasan. Setiap pengeluaran kepala SPPG dan mitra harus mengeklik bersama-sama.
Kembali soal tuduhan maling dari Tiyo, menurut Deyang bisa dialamatkan kepada mitra karena mengambil untung dari bahan baku. Misalnya mitra akan merekayasa supliernya yang ternyata miliknya sendiri.
Padahal, tegas Deyang, dalam Juknis BGN bahwa mitra harus menpunyai minimal 10- 15 suplier. Jika terjadi monopoli dalam urusan bahan baku dan ketahuan, maka BGN pusat akan menindak kepala SPPG dan SPPG-nya disuspend.
“Demikian juga kalau sampai mitra memark up harga bahan baku juga kita suspend SPPG-nya bahkan kita ganti yayasan atau mitranya dengan yang lain,” tegasnya.
Soal uang Rp 13.000 – 15.000 itu, ungkap Deyang penggunaannya dijaga 3 orang dari BGN. Selain oleh kepala SPPG, juga pengawas keuangan atau akuntan, dab pengawas gizi atau ahli gizi.
Deyang pun menguraikan alur pengelolaan uang tersebut. Pertama, Pengawas Gizi /Ahli Gizi merancang menu. Kemudian akuntan/Pengawas Keuangan menghitung alokasi penggunaan uang Rp8000-10.000 untuk bahan baku.
“Jadi mereka berdua ini tiap hari ngutak-ngatik menu apa yang budgetnya masuk Rp 8000-10 .000. Kalau budgetnya masuk mereka memberitahu kepala SPPG dan selanjutnya mereka mengorder ke mitra atau yayasan jenis belanjaan yang mereka minta,” urainya.
Baca Juga:Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Delta Force, Operasi Mirip di Film ActionTransJakarta Benchmark Pengembangan BRT Trans Cirebon
Deyang kembali menegaskan jika yayasan atau mitra tidak bisa menentukan harga seenaknya. Karena mereka harus mengikuti dashboard harga BGN dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dikeluarkan Dinas Kemendag setempat.