Selain mendorong peningkatan performa di parlemen, Boyamin juga meminta Sahroni lebih berhati-hati dalam pernyataan dan perilaku di ruang publik. Baginya, kehati-hatian itu penting agar tidak memicu polemik baru yang berpotensi mengganggu kredibilitas Komisi III dan mengalihkan fokus dari agenda pengawasan.
Boyamin turut menekankan agar Sahroni kembali memberi perhatian serius kepada daerah pemilihan yang telah memberinya amanah, termasuk wilayah Jakarta Utara. Ia menyebut masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan keterlibatan anggota DPR, seperti kawasan permukiman padat dan kampung-kampung kumuh, persoalan sosial di sekitar kolong jalan tol, hingga problem yang dihadapi nelayan di kawasan Muara Angke.
“Masih banyak kampung kumuh di bawah jalan tol, nelayan di Muara Angke. Justru Ahmad Sahroni harus menebus salah atau dosa masa lalu dengan berbuat baik dan bekerja lebih keras sebagai anggota DPR,” ujarnya.
Baca Juga:Arkaan Sabet Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Tingkat Provinsi JabarTempat Hiburan Malam Wajib Tutup Selama Ramadan, Pemkab Cirebon Siapkan Sanksi
Menurutnya, publik pada akhirnya akan menilai komitmen politik melalui langkah konkret yang bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar pernyataan. Kerja nyata di lapangan—baik memperjuangkan perbaikan layanan, mendorong program yang menyentuh warga pesisir, maupun mengawal kebijakan—dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan.
Dengan penetapan sebagai Wakil Ketua Komisi III, Sahroni kini memikul beban ganda: menjalankan fungsi pengawasan penegakan hukum di tingkat nasional dan membuktikan kepada konstituen bahwa mandat politiknya dijalankan secara bertanggung jawab. (dsw)