RADARCRIEBON.ID- Hari ini, Jumat (20/2/2026), satu tahun pasangan Walikota dan Wakil Walikota Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati memimpin Kota Cirebon. Nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setahun terakhir jadi perhatian serius. Dua yang paling disorot saat ini adalah PD Pembangunan dan Perumda BPR Bank Cirebon.
Praktisi hukum asal Cirebon yang juga akademisi Untag 1945 Jakarta Cecep Suhardiman menilai pemerintah kota, termasuk DPRD, belum mampu mempertahankan perusahaan daerah yang telah lama menjadi penopang ekonomi lokal. Sorotan paling tajam mengarah pada nasib Perumda BPR Bank Cirebon yang telah dicabut izin operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kini ditangani Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Menurut Cecep, sebenarnya masih ada peluang penyelamatan sebelum bank daerah itu kolaps. “BPR Bank Cirebon ini sebetulnya punya potensi bangkit. Saat itu sudah ada investor siap injeksi dana dan kebutuhan sekitar Rp40 miliar untuk memulihkan likuiditas,” ujarnya.
Baca Juga:Rp55 Triliun, THR untuk ASN Cair Lebih CepatNasabah Bank Cirebon Antre Dini Hari, Pulang tanpa Uang
Ia menilai, lambatnya langkah strategis, termasuk tidak segera mengganti pengawas dan direksi, membuat BPR Bank Cirebon akhirnya terjun bebas. Tak hanya itu, nasib PD Pembangunan juga dinilai berada di ujung tanduk. Padahal, perusahaan daerah tersebut memiliki aset potensial yang bisa dikembangkan melalui diversifikasi usaha.
“PD Pembangunan seharusnya bisa bertahan. Diversifikasi usaha memungkinkan perusahaan tidak bergantung pada satu sektor saja dan lebih tahan terhadap tekanan ekonomi,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tujuan utama pendirian BUMD adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan manfaat publik, dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau pembenahan BUMD lambat, bisa jadi hanya Perumda Air Minum Tirta Giri Nata dan Perumda Pasar Berintan yang tersisa. Yang lain bisa tutup,” tegasnya.
INFRASTRUKTUR MENUNJUKKAN PROGRES
Sementara itu, masih terkait kepemimpinan Edo dan Farida, pemerhati transportasi dan lalu lintas, Ade S Danu, mengapresiasi langkah pemerintah kota memperbaiki jalan secara masif sepanjang 2025. Pemkot tercatat menuntaskan perbaikan di 28 ruas jalan utama. Perbaikan juga mulai terintegrasi dengan drainase, seperti di Jalan Kartini, untuk mencegah genangan.