RADARCIREBON.ID – Pemerintah mempercepat transformasi tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengubah orientasi kebijakan dari sekadar jumlah penempatan menjadi peningkatan kualitas dan daya saing global.
Negara tujuan PMI dengan standar upah tinggi dan perlindungan tenaga kerja yang kuat.
Langkah ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat koordinasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta.
Baca Juga:Hadirkan Parade Kuliner Beragam Daerah, Buka Puasa di Bentani HotelJembatan Lebakngok Diperbaiki Pekan Ini
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menekankan bahwa strategi ke depan akan difokuskan pada penempatan tenaga kerja terampil (skill workers), minimal lulusan SMA atau SMK, agar mampu mengisi sektor formal dengan standar upah lebih tinggi dan perlindungan kerja yang kuat. “Kami akan fokus pada skill workers agar peluang kerja lebih baik dan pendapatan meningkat,” ujarnya.
Data resmi menunjukkan urgensi pergeseran kebijakan ini. Berdasarkan laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang 2023 lebih dari 270 ribu PMI ditempatkan ke berbagai negara, dengan mayoritas masih bekerja di sektor domestik dan manufaktur dasar.
Sementara itu, data Bank Indonesia mencatat remitansi PMI dalam beberapa tahun terakhir mencapai kisaran Rp150–Rp160 triliun per tahun, menjadikannya salah satu sumber devisa nonmigas terbesar bagi Indonesia.
Pemerintah menilai peningkatan kompetensi akan berdampak langsung pada kenaikan remitansi dan kesejahteraan keluarga PMI.
Karena itu, penguatan ekosistem pelatihan menjadi prioritas, mulai dari revitalisasi SMK, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri global, hingga sertifikasi kompetensi berstandar internasional.
“Kami menargetkan mulai pertengahan tahun, tenaga kerja terampil sudah siap diberangkatkan secara bertahap. Dengan strategi tersebut, PMI diharapkan naik kelas sebagai tenaga profesional, produktif, dan terlindungi, sekaligus menjadi motor baru penguatan ekonomi Indonesia di pasar global,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan para duta besar serta memperkuat peran atase ketenagakerjaan di berbagai negara tujuan. Fokus pasar kerja baru diarahkan ke negara dengan standar gaji dan jaminan sosial lebih baik seperti Jepang, Korea Selatan, kawasan Eropa, hingga Amerika Serikat.
Baca Juga:Tes Urine Dadakan di Polresta Cirebon, 200 Polisi Dites, Apa Hasilnya?Mutasi Besar-besaran di Pemkab Cirebon, Bupati Imron Minta Tancap Gas Kerja
Negara-negara tersebut memiliki skema penempatan tenaga kerja formal yang lebih terstruktur, seperti program magang teknis dan kerja sektor kesehatan, konstruksi, serta teknologi informasi. Pemerintah menilai akses ke pasar tersebut harus diimbangi kesiapan kompetensi bahasa, sertifikasi profesi, dan pemahaman standar kerja internasional.