RADARCIREBON.ID – Sri Puspitasari (67), warga Gang Pulo Kaca RT/RW 02/08, Kelurahan/Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon terpaksa bertahan di rumah warisan orang tuanya yang kondisinya kini nyaris ambruk.
Bangunan tersebut terakhir diperbaiki pada 1974 dan hingga saat ini belum pernah dilakukan renovasi kembali.
Kondisi rumah sangat memprihatinkan. Atap berlubang di sejumlah titik, kayu penyangga lapuk, serta genting kerap berjatuhan.
Baca Juga:UGJ Kirim Mahasiswa Ikuti KKN Internasional di MalaysiaDua Orang Tewas, Fasilitas Hangus, Pos Pengamanan PT Kristal di Nabire Diserang
Saat hujan deras turun, air masuk dan menggenangi ruangan. Terpal pun dipasang seadanya untuk menahan kebocoran.
Sri mengaku tidak lagi dapat tidur nyenyak sejak kondisi rumahnya semakin rusak dalam lima tahun terakhir. Setiap mendengar suara kayu retak atau genting bergeser, ia langsung terbangun.
“Takut kalau tidur suka ada bunyi prak-pruk. Besoknya lihat genting sudah jatuh,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Ia tinggal bersama suaminya, Hadiyanto (53). Keterbatasan ekonomi membuat pasangan tersebut belum mampu memperbaiki rumah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka masih bergantung pada bantuan keluarga.
“Kalau hujan deras tidak pernah tenang. Takut kerubuhan,” katanya lirih.
Sebelumnya, Sri berjualan nasi kuning dan berdagang di Pasar Kanoman sejak pukul 03.30 WIB. Namun usaha itu terhenti setelah ia mengalami vertigo sehingga tidak lagi memiliki penghasilan tetap.
Ketua RW 08, Adi Gumelar (41), mengatakan pihaknya telah mengajukan bantuan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sejak tahun lalu kepada dinas terkait, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga program tingkat kota. Namun hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi.
Baca Juga:Ramadan, KBM Diarahkan untuk Penguatan SpiritualMasyarakat Cirebon Antusias Berbuka Puasa di Hotel
Menurut Adi, kendala utama berada pada administrasi sertifikat rumah yang rusak akibat banjir dan saat ini sedang diurus ulang di Badan Pertanahan Nasional. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat pencairan bantuan.
“Ini sudah bukan rumah tidak layak huni lagi, tetapi rumah yang hampir ambruk. Kalau terlalu lama, dikhawatirkan ada korban,” tegasnya.
Ia juga menyoroti data kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai. Dalam data kelurahan, Sri tercatat pada Desil 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
“Kalau menurut saya, ini seharusnya Desil 1, bukan Desil 10. Untuk makan saja masih dari bantuan,” ujarnya.