RADARCIREBON.ID –Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak sekadar perubahan regulasi administratif, melainkan penanda arah baru tata kelola dana umat di panggung global. Momentum ini dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperluas fleksibilitas investasi sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Melalui penguatan peran anak usaha sebagai instrumen investasi langsung di luar negeri, BPKH berupaya mengoptimalkan nilai manfaat dana haji serta membangun jembatan antara kekuatan ekonomi nasional dan kemitraan internasional. Strategi ini diposisikan bukan hanya sebagai ekspansi bisnis, melainkan sebagai orkestrasi investasi yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Dalam implementasinya, pengembangan anak usaha BPKH di Arab Saudi diarahkan pada dua poros utama. Pertama, integrasi investasi nasional bersama Danantara dan grup BUMN. Kedua, kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi guna memastikan keselarasan regulasi dan arah pengembangan ekosistem haji di Tanah Suci.
Baca Juga:BPOM Tegaskan Obat AS Tetap Wajib Izin EdarHarga Cabai Tembus Rp98 Ribu per Kilogram
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Danantara merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan kekuatan investasi Indonesia di kancah global. Ia menegaskan bahwa sinergi tersebut diarahkan untuk membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi.
“Melalui sinergi dengan Danantara, kami ingin membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi platform kolaboratif bagi grup BUMN maupun swasta nasional untuk masuk secara lebih terstruktur dan berdaya saing dalam ekosistem haji dan umrah,” papar Fadlul.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M Arief Mufraini, menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif diyakini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global sektor haji dan umrah. Menurutnya, sinergi dengan Danantara dan BUMN memungkinkan pembentukan skema investasi bersama yang lebih solid dan terukur.
“Dengan struktur investasi yang tepat, kita dapat memastikan kontrol strategis, manajemen risiko yang disiplin, serta penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini sekaligus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta nasional yang kompeten,” jelas Arief.
Secara konseptual, pilar utama sinergi nasional tersebut mencakup empat aspek strategis.