RADARCIREBON.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Koordinasi itu guna memastikan keselamatan jamaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.
Sebagian jamaah umrah sendiri telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. Saat ini tercatat sebanyak 7.782 jamaah sudah kembali ke Tanah Air, mengacu data pada 28 Februari sampai 2 Maret 2026.
Baca Juga:Mahfuz Sidik: Zionis Ingin Wujudkan The Greater IsraelTimur Tengah Memanas, Jamaah Umrah Cirebon Aman, Dede Muharam: Sejauh Ini Tak Ada Kendala
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa keselamatan jamaah menjadi prioritas utama pemerintah. “Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jamaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” tegas Dahnil dalam keterangan resmi, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April 2026, tercatat lebih dari 43 ribu calon jamaah umrah dijadwalkan berangkat pada periode Maret-April.
“Kami mengimbau calon jamaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jamaah,” ujarnya.
Sementara untuk mendukung proses kepulangan jamaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat. “Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jamaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” tambahnya.
Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.
“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian,” jelas Dahnil.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi. “Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian Haji harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegas Dahnil, di laman Kemenhaj. (rc)