RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memutuskan opsi work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Asisten Administrasi Umum Hadi Suryaningrat menyatakan, belum ada surat edaran resmi yang diterima daerah mengenai penerapan kebijakan WFH.
“Jadi, sejauh ini belum ada edaran resmi terkait WFH untuk penghematan BBM,” ujar Hadi saat dikonfirmasi Radar Cirebon.
Baca Juga:Tips and Trik Diet Efektif! Tidak Ada Cheat Day? Lihat Hasilnya 6 Bulan Kedepan.Gus Yaqut Sempat Jadi Tahanan Rumah, Kini Dijebloskan Lagi ke Sel
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Termasuk jika nantinya diterapkan skema WFH satu hari dalam sepekan. “Kami tentu akan patuh pada kebijakan pusat, termasuk jika WFH satu hari dalam seminggu diberlakukan. Saat ini masih menunggu edaran resmi,” katanya.
Ade juga memastikan, apabila kebijakan ini diterapkan, produktivitas ASN tetap menjadi perhatian utama. Ia menegaskan pelaksanaan WFH tidak akan mengganggu kinerja maupun pelayanan publik.
“Jadi kami akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan pusat, sembari memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Itu prinsipnya,” tegas Ade.
Seperti diketahui, pemerintah pusat sedang mengkaji beberapa opsi untuk penghematan BBM. Salah satunya adalah efisiensi waktu dan hari kerja bagi ASN.
Selain opsi bekerja dari rumah juga sedang dikaji pengurangan hari kerja dari 5 hari menjadi 4 hari atau hanya Senin – Kamis dan setiap Jumat diganti menjadi bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).
Opsi serupa juga dikaji untuk karyawan di sektor swasta termasuk anak sekolah yang kemungkinan bakal menggunakan kembali belajar dari rumah.
Baca Juga:Pergerakan Arus Mudik-Balik 2026 di Wilayah Cirebon, Menurun, Tak Sebanyak Tahun LaluArus Balik Lebaran Hari Ini, 87 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali
Kendati demikian, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai opsi yang akan dipakai oleh pemerintah pusat.
Penghematan BBM merupakan upaya yang harus ditempuh pemerintah karena defisit neraca APBN yang terus melebar.
Pemerintah menargetkan defisit untuk tidak lebih dari 3 persen PDB. Sementara kenaikan harga minyak dunia di atas proyeksi APBD menyebabkan jurang ketimpangan yang sangat besar.
Masalah juga timbul karena disparitas proyeksi – realisasi dapat terus membebani APBN yang harus mengeluarkan subsidi untuk BBM.