RADARCIREBON.ID – Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah langkah antisipatif di tengah dinamika global yang terus berkembang, terutama berkaitan dengan kenaikan harga BBM.
Salah satunya adalah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
Wacana WFH ini pun mulai ramai dibahas, terutama kalangan ASN, termasuk di Kota Cirebon. Namun demikian, pemerintah daerah (pemda) menyatakan masih menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Petugas Dishub Mulai Sibuk Atur Lalin di Jalur Mudik 2026Di Gegesik Ada Pabrik Uang Palsu, Dibongkar Polresta Cirebon
“Hingga saat ini kami Pemerintah Kota Cirebon belum menerima juklak dan juknis dari pemerintah pusat mengenai WFH ini. Jika memang diterapkan dan sudah ada juklak dan juknisnya dari pusat, maka kita akan sesuaikan,” ujar Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto.
Perlu diketahui, rencana kebijakan WFH ini telah dibahas saat rapat para menteri terkait dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menko Perekoniman Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai rapat tersebut.
Pemerintah, kata Airlangga, tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.
Namun demikian, lanjut Airlangga, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ucapnya.
Pada konferensi per situ, Airlangga juga mengatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.
Baca Juga:Bupati Cirebon Gelar Mutasi: Kalau setelah Lebaran Lebih LamaPelaksanaan Salat Idul Fitri Warga Muhammadiyah pada Jumat Lusa
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.