RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Rencana penerapan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring atau online dipastikan batal. Sementara work from home (WFH) bagi ASN tetap jalan. Skemanya terus dimatangkan. Di satu sisi, Pemprov Jabar sebenarnya sudah menerapkan WFH sejak awal Januari 2026 setelah melalui uji coba pada November dan Desember 2025.
Mengenai batalnya rencana penerapan KBM daring, disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan Pendidikan, Pratikno memastikan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran daring tak menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Katanya, pembelajaran siswa harus tetap berjalan optimal dan sebisa mungkin dilakukan secara tatap muka di sekolah. “Sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” kata Pratikno dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
WFH ASN BUKAN HAL BARU
Baca Juga:Pemkot Cirebon Kaji Opsi WFH ASN, Tunggu Petunjuk PusatGus Yaqut Sempat Jadi Tahanan Rumah, Kini Dijebloskan Lagi ke Sel
Dari Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah atau WFH bagi ASN bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah (pemda) terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.
Mendagri Tito menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi Covid-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. “No problem (penerapan WFH, red). Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Tito, Rabu (25/3/2026).
Dia menyebutkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Kapolri itu menyebut bahwa salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan. “Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nanti hasil rapat akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya, dikutip dari Antara.