Ditanya lebih lanjut soal pilihan hari untuk melakukan WFH, Mendagri Tito kembali menekankan bahwa pengumuman lebih lengkap terkait hal itu akan dilakukan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
PEMPROV JABAR SUDAH JALAN
Sementara itu, penerapan WFH bagi ASN sudah jalan di Jawa Barat sejak Januari 2026. Penerapan WFH oleh Gubernur Dedi Mulyadi itu setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi besar-besaran yang berdampak pada keuangan daerah.
Belum lama ini, Gubernur KDM mengatakan WFH diterapkan pada Januari 2026 setelah diuji coba sejak November 2025. “Jadi kita di Jawa Barat sudah menjalankan WFH. Dampaknya bisa menekan penggunaan listrik, internet, telepon, hingga air,” jelas KDM, Senin (23/3/2026).
Baca Juga:Pemkot Cirebon Kaji Opsi WFH ASN, Tunggu Petunjuk PusatGus Yaqut Sempat Jadi Tahanan Rumah, Kini Dijebloskan Lagi ke Sel
Perlu diketahui, rencana WFH ini telah dibahas saat rapat para menteri terkait dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026). “Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menko Perekoniman Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai rapat tersebut.
Pemerintah, kata Airlangga, tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, lanjut Airlangga, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ucapnya.
Pada konferensi pers itu, Airlangga juga mengatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. “Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.