Dengan kondisi tersebut, kata Furqon, penghematan BBM yang dihasilkan dari kebijakan WFH dianggap tidak akan signifikan. Harusnya, menurut Furqon, pemkot membuat alternatif kebijakan. Seperti penguatan transportasi umum. Salah satunya adalah pemberdayaan transportasi masal dengan mengaktifkan kembali layanan seperti Bus Rapid Transit (BRT) untuk mengangkut pegawai dalam skala besar.
Kemudian, lanjutnya, fasilitasi sepeda dengan mendorong penggunaan sepeda bagi pegawai yang hobi bersepeda sebagai alternatif transportasi ke kantor. Apabila pemkot menerapkan WFH, pihaknya justru khawatir terjadi penurunan produktivitas kinerja ASN. “Jangan sampai WFH jadi kesempatan untuk malas-malasan saja,” tegasnya.
Sementara itu, untuk sektor swasta, kata Furqon, kebijakan serupa dinilai sulit diterapkan karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan operasional yang berbeda terhadap kehadirian pegawainya.
Baca Juga:13 ASN Kabupaten Cirebon Bolos di Hari Pertama Masuk Kerja, Siap Kena SanksiOperasi Ketupat 2026 Berakhir, Tak Ada Lagi One Way, Tol Trans Jawa Kembali Normal
Terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Sugianto SH MH mengatakan jika efisiensi atau hemat BBM melalui WFH, maka ASN di lingkungan pemda lebih baik diarahkan untuk hadir di kantor dengan menggunakan sepeda. “Lebih baik bersepeda saja kalau alasannya menghemat BBM. Pemerintah pusat juga sebaiknya tidak sering mengeluarkan kebijakan dalam bentuk WFH dengan alasan penghematan. Lebih baik pakai sepeda saja,” tandasnya. (abd)