Sebagai bagian dari efisiensi, Pemkab Majalengka juga akan membatasi kegiatan yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Langkah tersebut diambil agar penggunaan anggaran dan sumber daya lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, penerapan WFH akan dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah akan memantau efektivitas kebijakan tersebut, baik dari sisi kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:Viral di Medsos Wisatawan Kritis di Pantai Bali 2 Indramayu, Polisi Ungkap Korban Tersedak MakananSekda Indramayu Sidak Sejumlah OPD, Pastikan Tidak Ada ASN Absen Usai Libur Lebaran
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat tanpa menurunkan produktivitas aparatur dan kepuasan masyarakat.
“Kebijakan ini akan terus kami evaluasi. Jika dinilai efektif, akan dilanjutkan. Namun, jika terdapat kendala, akan segera diperbaiki,” kata Eman. (bae)