WFH Rawan Melenceng, DPR Khawatir Malah Dimanfaatkan ASN untuk Jalan-jalan

rencana penerapan wfh
Rencana pemerintah menerapkan work from home (WFH) atau kerja dari rumah bagi para ASN demi menghemat energi akibat konflik Timur Tengah menuai sorotan dari DPR RI. Ilustrasi-Eep
0 Komentar

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) jadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah atau WFH bagi ASN bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah (pemda) terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.

Baca Juga:13 ASN Kabupaten Cirebon Bolos di Hari Pertama Masuk Kerja, Siap Kena SanksiOperasi Ketupat 2026 Berakhir, Tak Ada Lagi One Way, Tol Trans Jawa Kembali Normal

Mendagri Tito menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi Covid-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. “No problem (penerapan WFH, red). Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Tito, Rabu (25/3/2026).

Dia menyebutkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Kapolri itu menyebut bahwa salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan. “Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nanti hasil rapat akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya, dikutip dari Antara.

Ditanya lebih lanjut soal pilihan hari untuk melakukan WFH, Mendagri Tito kembali menekankan bahwa pengumuman lebih lengkap terkait hal itu akan dilakukan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Presiden Prabowo. (ast/ant/jpnn/rc)

0 Komentar