BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) serta kepala daerah di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi sekaligus menyamakan arah kebijakan pembangunan di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, turut hadir dalam agenda tersebut. Ia menilai, pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang saling bermaafan pasca-Ramadan, tetapi juga sarana strategis untuk menerima arahan langsung dari pemerintah provinsi.
Menurut Tuti, salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya menjaga kinerja ASN agar tetap optimal, meskipun ruang anggaran daerah sedang terbatas. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Terkait WFH, Bupati Lucky Hakim Bersama SKPD akan Kaji Terlebih DahuluPAD Tak Capai Target, Realisasi Pendapatan Kuningan 2025 Hanya 93,5 Persen
“ASN harus tetap bekerja maksimal. Keterbatasan anggaran justru harus mendorong kita lebih efektif dan inovatif dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam arahannya menekankan bahwa ukuran kinerja birokrasi tidak lagi semata dilihat dari kehadiran di kantor, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Kamis di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap mampu menjaga kinerja administrasi dan bahkan mendorong realisasi anggaran yang melampaui target.
Selain itu, gubernur juga menyoroti perlunya pembenahan struktur birokrasi. Ia menilai, selama ini komposisi jabatan masih didominasi posisi struktural, sementara peran tenaga teknis di lapangan perlu diperkuat agar program pembangunan lebih efektif.
Kegiatan ini juga diisi dengan pembahasan sejumlah agenda penting, seperti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga. (ags)