Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat luar biasa guna membahas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Langkah diplomatik ini menjadi bentuk respons tegas atas meningkatnya ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian.
Langkah diplomasi proaktif itu diambil sebagai respons tegas atas gugurnya tiga prajurit TNI pada 29-30 Maret 2026 saat bertugas sebagai personel penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan.
Saat ini, masih terdapat lima prajurit TNI yang terluka akibat sejumlah serangan yang terjadi di Lebanon Selatan pada sepekan terakhir ini.
Baca Juga:Epson Resmikan Solution Center di SurabayaPerintah Masuk Bunker, Menyusul Meningkatnya Eskalasi Konflik di Lebanon
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama komunitas internasional. Oleh karena itu, jaminan keamanan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi demi keberlanjutan misi perdamaian global. (dsw)