RADARCIREBON.ID – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan penyelenggaraan haji 2026 tetap sesuai rencana. Di tengah dinamika global, Kemenhaj menegaskan komitmennya menjamin keselamatan seluruh jamaah Indonesia selama ibadah di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun otoritas Arab Saudi. Hal itu guna memastikan pelaksanaan haji 2026 berjalan sesuai jadwal, aman, dan lancar.
Koordinasi, kata Gus Irfan- sapaan akrab Mochamad Irfan Yusuf-, dilakukan melalui komunikasi rutin dengan Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, serta panitia penyelenggara haji di lapangan.
Baca Juga:Tambah Anggaran Rp24,8 Triliun, Usulan Menag untuk Madrasah dan Sekolah KeagamaanPolemik Pembongkaran Jembatan Rel Kalibaru, KAI Koordinasi Internal, Komunikasi dengan Disbudpar Sudah Jalan
“Jadi koordinasi terus berjalan,” ujar Gus Irfan saat menghadiri bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Majalengka.
Ia menyebut, hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi masih memberikan sinyal positif terkait pelaksanaan haji 2026.
Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan seluruh tahapan persiapan sesuai jadwal, mulai dari bimbingan manasik, pemeriksaan kesehatan, hingga kesiapan transportasi dan akomodasi.
Lanjut Gus Irfan, tidak ada perubahan signifikan dalam rencana penyelenggaraan haji tahun ini. Seluruh proses persiapan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselamatan jemaah sebagai prioritas. “Sampai saat ini persiapan berjalan normal dan mendapat lampu hijau. Keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji. Skenario tersebut disusun melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Komisi VIII DPR RI.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario alternatif guna memastikan pelayanan jemaah tetap optimal jika terjadi perubahan situasi di lapangan. “Kami sudah menyiapkan beberapa skenario, mulai dari plan A, B, hingga C, yang telah dikoordinasikan dengan Komisi VIII DPR RI,” jelas Gus Irfan.
Langkah mitigasi mencakup penguatan sistem keamanan, kesiapan logistik, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sistem informasi agar jamaah dan keluarga di Tanah Air dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.