RADARCIREBON.ID – Soal adanya bayi yang nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung membuat sejumlah pejabat di Pemprov Jabar angkat bicara.
Selain komentar dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga datang dari Sekda Herman Suryatman. Keduanya mengutuk keras insiden tersebut.
Bahkan sosok gubernur yang akrab disapa KDM meminta evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bahkan mendorong audit internal dilakukan secara total.
Baca Juga:Lewat Selat Hormuz, Iran Terapkan Tarif, Bayar Pakai Bitcoin, Percepat De-Dolarisasi?Geger Meteor di Lampung, Kilatan Cahaya Ternyata Sampah Antariksa
Hal yang sama juga disampaikan Herman Suryaman. Menurutnya fokus audit bukan hanya pada individu, tetapi juga sistem yang berjalan di RSHS dan bila perlu RS-RS lainnya di Jawa Barat.
Herman Suryatman, menegaskan audit penting untuk mengungkap akar masalah. Terutama apakah karena SOP yang longgar atau sumber daya manusia yang tidak menjalankan aturan.
“Semua harus ditelusuri. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tapi menyangkut keselamatan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu KDM menekankan bahwa layanan ibu dan anak serta kondisi darurat harus menjadi prioritas utama. Dia mengingatkan seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperketat standar pelayanan.
Tak hanya itu, KDM memerintahkan agar masyarakat tidak boleh ditolak berobat hanya karena masalah administrasi. Pemprov akan turun tangan jika ada kendala, termasuk soal pembiayaan.
Kasus yang nyaris tertukar ini menjadi alarm keras bagi sistem layanan kesehatan. Juga ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan pasien.
Bukan hanya itu, insiden ini juga membuka tabir persoalan yang lebih dalam. Bukan sekadar insiden, tapi diduga ada masalah pada sistem dan sumber daya manusia di baliknya.
Baca Juga:Momen Langka! Astronaut Artemis II Selfie dengan Bumi Pakai Kamera Depan iPhone 17 Pro MaxDuduk Perkara Warga Puri Cirebon Lestari Protes dan Minta Tutup TPS Kecomberan
KDM menilai kejadian ini harus dijadikan bahan evaluasi besar-besaran, tidak hanya untuk RSHS, tetapi seluruh rumah sakit.
Dia menekankan ada dua hal krusial yang harus dibongkar. Pertama, apakah SOP yang longgar di RSHS? Kedua, atau petugas yang tidak disiplin menjalankannya.
“Semua harus dicek. Tidak boleh ada celah sekecil apa pun dalam layanan ibu dan anak,” tegasnya.
KDM juga mengingatkan RS merupakan titik paling rawan, sehingga pengawasan harus lebih ketat dibanding layanan lainnya.