LSP merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, AS merupakan mantan Kepala Divisi Hukum Polri, EH adalah widyaiswara di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, sedangkan SU merupakan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak selama periode 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tersebut disebut mencakup Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Berdasarkan pemaparan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR, dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya berlangsung.
Baca Juga:Dari Perayaan HUT Ke-15 Rakyat Cirebon, Terus Jadi Benteng Media Politik Lokal13 Siswa dan 1 Ortu Disengat Tawon, Terjadi saat Mengikuti Kegiatan Renang di Ciperna
Untuk mengungkap dugaan makar, Polri tidak hanya memeriksa para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Penyidik juga menelusuri siapa yang memberikan perintah, bagaimana kegiatan tersebut dijalankan, serta apa tujuan di balik penyadapan terhadap sejumlah tokoh.
Suyudi mengatakan pemeriksaan terhadap personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan. “Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” tutupnya. (dsw)