“Kita juga sedang koordinasi dengan teman-teman Dishub supaya keberadaan mereka minimal tidak memaksakan jalan. Minimal seperempatnya lah, supaya lalu lintas juga tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, DKUKMPP menilai pertumbuhan jumlah UMKM harus diikuti peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Banyaknya pelaku usaha baru tidak otomatis menjamin keberlangsungan bisnis. Tanpa perencanaan, inovasi, dan pengelolaan produk yang baik, pelaku usaha berisiko kesulitan bertahan ketika persaingan semakin ketat.
Karena itu, DKUKMPP berupaya memperkuat pembinaan, termasuk mendorong pelaku street coffee agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legalitas usaha. Gandi menegaskan, kewenangan penerbitan perizinan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca Juga:Astanajapura Juara Umum, Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang MTQH Ke-52 Kabupaten CirebonKasus Sadap Diselidiki Terpisah, Dari Akses Ilegal hingga Dugaan Makar
Sementara DKUKMPP berperan dalam pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM. “Sebenarnya kalau di kita bukan masalah perizinan. Kalau perizinan itu di DPMPTSP. Kalau di kami sebagai pembinaan saja,” jelasnya.
Upaya penguatan kapasitas tersebut juga dilakukan melalui pelatihan penyusunan rencana bisnis, pengembangan inovasi, dan peningkatan produk yang diikuti 100 peserta selama tiga hari di Aula DKUKMPP Kota Cirebon.
Pelatihan itu diharapkan dapat membantu pelaku usaha menyusun strategi bisnis yang lebih terarah. Dengan begitu, pertumbuhan UMKM tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah lapak dan kedai, tetapi juga dari kemampuan usaha berkembang, memiliki legalitas, serta bertahan dalam persaingan. (*)