SUMBER – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon mengklaim, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama ini berjalan baik. Bahkan, dari 412 desa di Kabupaten Cirebon, 95 persen desa memiliki BUMDes.
Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengatakan, peran BUMDes dinilai sudah baik selama ini. Tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya, yakni stagnan dan mandek. Faktanya, dari 412 desa, hampir di setiap desa memiliki dan menjalankan programnya.
“Kalau melihat data, di atas 95 persen desa sudah memiliki BUMDes. Perjalan BUMDes sendiri setiap tahunnya ada pergerakan. Meski tidak signifikan, tetapi ada progres. Terus bergerak, apalagi kita dibantu oleh tenaga ahli dari kementerian,” kata Imam kepada Radar Cirebon, kemarin (27/9).
Ia mengaku, untuk terus memicu pergerakan aktif BUMDes, harus dimonitoring dan evaluasi. Mengingat, BUMDes bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Perlunya evaluasi untuk memunculkan sektor-sektor yang perlu dikembangkan.
“Desa satu dengan lainnya berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Ada yang unggul di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa,” kata mantan sekretaris Dinas Perhubungan itu.
Ia mengungkapkan, ada beberapa desa yang belum serius menjalankan BUMDes. Tapi, dipastikan mereka akan tertinggal. Karena itu, pihaknya mengimbau desa yang belum menjalankan BUMDes, harus mau menjalankan dan mau belajar.
Sebab, sambung Imam, dari penganggaran, Dana Desa (DD) sudah menyuportnya. Tinggal didukung oleh lembaga di desa. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga harus mendukungnya dengan tetap melihat postur anggaran di APBD.
“BUMDes harus disuport betul oleh kelembagaan di desa, termasuk DD. Sehingga, BUMDes harus bisa memberikan kontribusi ekonomi di desa. Harus didukung semua semua leading sector,” tuturnya.
Untuk terus mengembangkan BUMDes, tambah Imam, DPMD akan ada upaya memberikan reward khusus bagi BUMDes yang maju. “Kita akan arahkan ke sana nantinya. Tapi karena tahun ini dalam kondisi Covid-19, anggarannya pun refocusing untuk bantuan sosial (bansos),” imbuhnya.
Bahkan, pihaknya mengaku sudah ada komunikasi dengan bank bjb agar bisa menyuport BUMDes. Oleh karenanya, kuwu harus bisa memilih perangkat yang profesional. “Untuk bisa menjalankan program ekonomi di desa, kuwu harus bisa memilih perangkat yang profesional. Ke depan harus begitu,” pungkasnya. (sam)