KUNINGAN- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Dr A Taufik Rohman MSi MPd menyatakan, APBD Kabupaten Kuningan di tahun 2020 ini mengalami defisit.
Penyebabnya, dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan yang cukup besar. Ditambah lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dihapus, kecuali untuk bidang Kesehatan dan Pendidikan.
Pemkab juga harus melakukan penyesuaian dana 35 persen dari APBD yang sudah ditetapkan. Hampir semua kegiatan di kedinasan ditunda karena pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemi Corona, kecuali sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dalam APBD tahun 2020 sudah tercatat baik PAD dan pendapatan bagi hasil dari provinsi dan juga pendapatan dari pusat misalnya Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Taufik.
Karena itu, banyak kegiatan-kegiatan yang hilang dan diperkirakan sudah mencapai 35,2 persen.
“Nah setelah penyesuaian itu sudah tertutup 35 persen, kita ada dana untuk BTT penanganan pandemi, dari Rp41 miliar sekarang menjadi Rp71 miliar. Itu hasil dari penyesuaian 35 persen, setelah nutup DAU yang dikurangi ada sisa sekitar Rp31 miliar kita masukan lagi ke BTT. BTT untuk pandemi harus bertambah. Kecuali untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu tidak ada yang berkurang, yang dari DAK itu jalan semua,” paparnya. (ags)
APBD Kabupaten Kuningan tanpa DAK
